Suara.com - Presiden Joko Widodo bercerita saat mengambil kebijakan tidak populer. Termasuk saat mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Jokowi sadar jika dia disebut-sebut mengabaikan kesejahteraan rakyat. Jokowi membela diri, kebijakan pengalihan subsidi BBM sangat mendesak dan krusial. Ini untuk mengalihkan belanja pemerintah dari sektor konsumtif ke sektor produktif.
"Pemerintah dinilai seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat, tapi moral politik saya membuat saya harus bertindakan menghentikan praktik yang tidak benar," kata Jokowi saat Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Ia mengatakan dana pengalihan subsidi BBM tersebut telah dialihkan untuk pembangunan dan memperkuat jaring pengaman sosial. Dana pengalihan tersebut, lanjutnya membuat perlindungan sosial bisa dikelola secara berkelanjutan, menggerakkan sektor usaha mikro dan memperbaiki infrastruktur.
"Memang untuk sementara waktu kebijakan tersebut memberikan rasa tidak nyaman dalam kehidupan kita. Tapi untuk jangka panjang kebijakan tersebut akan berbuah manis," katanya.
Kata Jokowi, bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan terhadap perubahan, pemerintah telah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Karti Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk penyandang disabilitas yang akan terus didukung oleh pemerintah.
"Berbagai program itu merupakan jaringan pengaman sosial agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pada saat terjadi gejolak tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Mereka harus tetap jadi bagian dari pembangunan nasional yang produktif," ungkapnya.
