Suara.com - Presiden Joko Widodo mengakui adanya perlambatan ekonomi di Indonesia. Namun, perlambatan tersebut, katanya, bukan hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga dialami oleh hampir semua negara.
“Yang lebih berat dari kita, negara-negara di dekat kita, tetangga-tetangga kita sama mengalami, baik karena krisis Yunani beberapa bulan lalu, kenaikan suku bunga Amerika, depresiasi Yuan di Cina, dan ramainya Korut-Korsel,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet yang juga dihadiri oleh para Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kepolisian Daerah, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Senin (24/8/2015).
Presiden Jokowi mengingatkan semua jajaran pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi. Semuanya harus mempunyai pemikiran yang sama, dan kepatuhan terhadap garis yang nantinya akan disampaikan, apa yang harus dilakukan.
“Semuanya harus sama. Jangan sampai kita sudah memberikan garis, ada yang masih di luar garis,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan hal-hal yang ingin disampaikannya. Pertama, yang paling penting mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat adil dan makmur.
Ia menyebutkan masyarakat yang adil dan makmur dapat dicapai kalau kita mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan itu ditopang oleh APBN, APBD, BUMN dan juga belanja swasta.
“Artinya, kalau belanja spending goverment, baik di APBN, APBD, belanja BUMN, dan belanja swasta nasional dan asing bisa bergerak, itulah yang akan membuat pertumbuhan pada ekonomi,” tutur Presiden Jokowi.
Persoalannya, kata Presiden, sekarang ini ada problem di serapan anggaran, di belanja anggaran, baik di APBN, APBD Provinsi, Kota/Kabupaten, BUMN. Oleh sebab itulah, tegas Presiden, ia perlu bertemu dengan para Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kapolda.
