Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi jilid V yang diantaranya membahas mengenai deregulasi perizinan di tingkat daerah.
"Kalau itu ada yang membicarakan soal daerah, karena perizinan daerah itu banyak," kata Darmin di Jakarta, Jumat.
Darmin tidak membicarakan fokus paket kebijakan jilid V lebih lanjut, namun ia memastikan paket tersebut akan diumumkan paling cepat setelah kunjungan Presiden Joko Widodo Ke Amerika Serikat akhir Oktober 2015.
"Kita sebenarnya stok (deregulasi peraturan) masih agak banyak. Tapi itu nanti sajalah," tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah baru mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid IV pada Kamis (15/10) yang diantaranya berisi mengenai kebijakan pengupahan yang lebih sederhana, perluasan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan implementasi pemberian kredit oleh LPEI untuk mencegah PHK.
Pemerintah juga telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid III pada Rabu (7/10) yang antara lain meliputi penurunan harga BBM, listrik dan gas, perluasan penerima KUR dan penyederhanaan izin pertanahan untuk penanaman modal.
Paket kebijakan ekonomi tersebut merupakan kelanjutan paket kebijakan ekonomi jilid I dan II yang telah diumumkan pada September 2015, yang diantaranya merupakan deregulasi peraturan untuk perbaikan iklim investasi dan percepatan proyek pembangunan.
Garis besar penerbitan paket kebijakan ekonomi tersebut adalah mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan.
Serangkaian paket kebijakan ini diterbitkan pemerintah untuk mengatasi perlambatan ekonomi, sebagai akibat ketidakpastian perekonomian global, sekaligus untuk memperkuat daya saing dan struktur ekonomi Indonesia. (Antara)
