Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.875.000
Beli Rp2.760.000
IHSG 7.654,942
LQ45 760,985
Srikehati 352,266
JII 532,569
USD/IDR 17.184

Ini Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah dari INDEF

Laban Laisila | Suara.com

Sabtu, 17 Oktober 2015 | 01:30 WIB
Ini Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah dari INDEF
Paket Kebijakan Ekonomi pemerintah. [Antara]

Suara.com - Institute for Development on Economics and Finance (Indef) mengharapkan paket kebijakan ekonomi yang saat ini sudah memasuki jilid keempat, dilanjutkan oleh pemerintah.

"Paket-paket kebijakan ini baik, namun masih banyak yang harus diatur, jadi ini harus terus dilakukan, secara bertahap juga tidak apa-apa," kata peneliti senior Indef Didik J. Rachbini di kantor Indef, Pejaten Timur, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

Dia mengatakan, berbagai paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan adalah langkah baik yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menguatkan perekonomian negara di tengah tidak menentunya perekonomian global.

Terkait dengan tiga kebijakan ekonomi ke-IV, Didik mengatakan secara garis besar sudah bagus, namun ada beberapa poin yang harus ditingkatkan agar menyentuh pokok permasalahan yang biasanya dihadapi. 

Peningkatan yang dimaksud Didik tersebut antara lain adalah kebijakan perluasan KUR dan penurunan bunganya yang perlu hati-hati dalam implementasinya karena akan menjadi bumerang pada pemerintah sendiri.

"Perluasan itu bagus, namun penurunan bunga itu sebetulnya tidak begitu pengaruh meski bagus juga, karena seperti anak kecil yang dimanjakan dia jadi lembek, ini bagusnya sementara, jika pertumbuhan ekonomi naik lima hingga enam persen harus dikembalikan pada suku bunga pasar," katanya.

Lebih lanjut, Didik mengatakan yang menjadi masalah lebih dalam lagi adalah implementasinya, yaitu kapan akan diterima, kecepatan pelayanan, sogok-menyogok dan lain sebagainya.

Selain itu, dia juga mengatakan pemberian kredit oleh LPEI senilai kurang lebih Rp696 miliar untuk mendorong UKM melakukan ekspor juga masih kurang memberikan efek jika elemen pendukungnya seperti di mana pasarnya yang akan dimasuki tidak diperkuat.

"Itu jadi seperti pemanis saja jika hal strukturalnya tidak dipersiapkan," kata dia.

Sementara itu, terkait sistem pengupahan, Didik memandang masyarakat tidak boleh tergerus oleh nilai uang yang turun karena inflasi dan harus bisa menikmati pertambahan kesejahtraan dari pertumbuhan ekonomi yang pesat.

"Harus sesuai, lalu dikaitkan dengan perubahan ekonomi, pekerja harus bisa menikmati kesejahteraan. Sistem pengupahan dalam Paket IV ini mungkin ada tantangan dari serikat pekerja, atau lainnya, karenanya butuh sosialisasi," ujar dia.

Dari Informasi yang dihimpun Antara, tiga hal dalam Paket kebijakan keempat itu meliputi deregulasi sistem pengupahan, perluasan KUR dan pemberian kredit oleh LPEI untuk mendorong UKM melakukan ekspor dan mencegah PHK. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Kebijakan Ekonomi Jilid Empat Atasi Masalah Ketenagakerjaan

Kebijakan Ekonomi Jilid Empat Atasi Masalah Ketenagakerjaan

Bisnis | Rabu, 14 Oktober 2015 | 01:32 WIB

Menaker Klaim Paket Kebijakan Ekonomi III Mampu Hentikan PHK

Menaker Klaim Paket Kebijakan Ekonomi III Mampu Hentikan PHK

Bisnis | Minggu, 11 Oktober 2015 | 10:26 WIB

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III Dinilai Lebih Realistis

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III Dinilai Lebih Realistis

Bisnis | Jum'at, 09 Oktober 2015 | 08:53 WIB

DPR Minta Pemerintah Patuhi Paket Kebijakan Ekonomi

DPR Minta Pemerintah Patuhi Paket Kebijakan Ekonomi

Bisnis | Kamis, 08 Oktober 2015 | 15:09 WIB

Terkini

Harga LPG Nonsubsidi Naik, Pengusaha Warteg Menjerit

Harga LPG Nonsubsidi Naik, Pengusaha Warteg Menjerit

Bisnis | Senin, 20 April 2026 | 12:54 WIB

IHSG Mulai Terkoreksi di Sesi I, 387 Saham Merah

IHSG Mulai Terkoreksi di Sesi I, 387 Saham Merah

Bisnis | Senin, 20 April 2026 | 12:50 WIB

KFC Indonesia Masih Tekor Rp366 Miliar, Puluhan Gerai Gulung Tikar

KFC Indonesia Masih Tekor Rp366 Miliar, Puluhan Gerai Gulung Tikar

Bisnis | Senin, 20 April 2026 | 12:21 WIB

Prabowo Ubah Aturan MBG, Akan Prioritaskan Kepada Anak Kurang Gizi?

Prabowo Ubah Aturan MBG, Akan Prioritaskan Kepada Anak Kurang Gizi?

Bisnis | Senin, 20 April 2026 | 12:02 WIB

Stok Pupuk RI Diklaim Kebal Konflik Timur Tengah, DPR Puji Keberanian Turunkan Harga 20%

Stok Pupuk RI Diklaim Kebal Konflik Timur Tengah, DPR Puji Keberanian Turunkan Harga 20%

Bisnis | Senin, 20 April 2026 | 11:34 WIB

Tren Menabung Masyarakat Daerah Tinggi, Nasabah Simpeda Melonjak 104%

Tren Menabung Masyarakat Daerah Tinggi, Nasabah Simpeda Melonjak 104%

Bisnis | Senin, 20 April 2026 | 11:32 WIB

Waduh! Harga Emas Antam Terjun Bebas Rp44 Ribu, Cek Rinciannya Hari Ini

Waduh! Harga Emas Antam Terjun Bebas Rp44 Ribu, Cek Rinciannya Hari Ini

Bisnis | Senin, 20 April 2026 | 11:25 WIB

Belanja di Luar Negeri Lebih Untung, BRI Beri Cashback dan Cicilan Ringan hingga 36 Bulan

Belanja di Luar Negeri Lebih Untung, BRI Beri Cashback dan Cicilan Ringan hingga 36 Bulan

Bisnis | Senin, 20 April 2026 | 11:25 WIB

Daftar Harga LPG Non Subsidi 2026: 12 Kg Rp228 Ribu dan 5 Kg Rp107 Ribu, Ini Penjelasan Pertamina Pa

Daftar Harga LPG Non Subsidi 2026: 12 Kg Rp228 Ribu dan 5 Kg Rp107 Ribu, Ini Penjelasan Pertamina Pa

Bisnis | Senin, 20 April 2026 | 11:14 WIB

Kenaikan BBM Non-Subsidi Dinilai Tepat, Bisa Tekan Kompensasi APBN

Kenaikan BBM Non-Subsidi Dinilai Tepat, Bisa Tekan Kompensasi APBN

Bisnis | Senin, 20 April 2026 | 10:48 WIB