Suara.com - Pemerintah mengerahkan berbagai upaya guna mencapai program sejuta rumah yang merupakan salah satu andalan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Pemerintah selalu berupaya penuh dan selalu menggunakan sumber daya yang ada demi tercipta hunian yang layak dan menyukseskan program sejuta rumah," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Menurut dia, pemerintah sangat menyadari kalau penyediaan perumahan butuh dana yang besar, sehingga pemerintah harus hadir untuk membantu menciptakannya.
Ia menyatakan dari 250 juta jumlah penduduk di Indonesia, hanya 50 juta orang yang sanggup membeli rumah sendiri tanpa bantuan. "Sisanya perlu dibantu. Dari yang 200 juta penduduk yang perlu bantuan, 40 persennya adalah masyarakat bawah. 10 persennya sama sekali tidak punya kemampuan dalam membeli rumah," katanya.
Untuk itu, ujar dia,pemerintah menyediakan rumah singgah, rumah khusus, rumah nelayan, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) untuk peningkatan kualitas rumah dan BSPS rumah baru.
Sebagaimana diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan pembangunan rumah dalam rangka program satu juta rumah per Oktober 2015 mencapai lebih dari setengahnya atau tepatnya sebanyak 568.158 unit.
"Dari angka tersebut, sebanyak 331.693 unit adalah realisasi program satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin.
Menurut dia, dengan pencapaian tersebut maka realisasi program satu juta rumah dinilai didominasi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Sebanyak 87.683 unit dari pembangunan tahap pertama tersebut, ujar Syarif, dalam pembangunannya dibiayai melalui subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Sebelumnya, lembaga Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan, program sejuta rumah yang telah dicanangkan pemerintah masih terbentur beberapa hambatan termasuk penyediaan lahan, pembiayaan, dan regulasi.
"Sebagian besar rumah yang dibiayai FLPP sebanyak 68.000 unit terancam sulit untuk ditingkatkan dengan habisnya dana FLPP dan belum berjalannya subsidi selisih bunga. Dengan angka tersebut maka dengan adanya Program Sejuta Rumah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan," kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda.
Menurut dia, beberapa hambatan yang ada diperkirakan bukan dari sisi permintaan melainkan dari masalah pasokan dan pembiayaan. Hal itu karena dari sisi permintaan dipastikan sangat banyak masyarakat yang berminat dan daya beli relatif masih terjaga.
Dari sisi penyediaan lahan, Indonesia Property Watch menyoroti masalah keberlanjutan Program Sejuta Rumah dikarenakan masalah ketersediaan lahan sangat krusial dalam hal pembangunan rumah.
"Harga tanah yang sampai saat ini belum dapat dikendalikan oleh pemerintah menyebabkan pengembang menengah bawah dikhawatirkan tidak dapat membeli lahan lagi setelah 'land bank' (bank tanah) mereka habis," katanya. (Antara)
TERPOPULER
