Suara.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil enggan menanggapi rencana perombakan Kabinet Kerja jilid II, Senin (28/12/2015). Ia menegaskan keputusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Lebih jauh, ketika dikonfirmasi mengenai posisinya yang terancam kena reshuffle, Sofyan juga tak mau berkomentar lebih jauh.
"Reshuffle kabinet itu urusan Presiden," ujar Sofyan saat ditemui di kantor Bappenas, Jalan Taman Suropati 2, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memberikan sinyal perombakan Kabinet Kerja jilid II akan dilakukan Presiden Joko Widodo sebelum akhir 2015. Kementerian yang kemungkinan kena perombakan yaitu di bidang hukum dan ekonomi.
"Itu haknya Presiden. Mungkin perombakannya akan dilakukan sebelum akhir tahun. Dimana Pak Jokowi akan memilih orang-orang dibidang hukum dan ekonomi yang tepat," kata Rizal saat ditemui di Hotel J. Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015).
Menurut Rizal dua bidang kementerian tersebut butuh perombakan. Khususnya bidang ekonomi, perombakan dilakukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah perlambatan perekonomian global.
Rizal yakin akan ada pembaruan karena pada perombakan kabinet jilid satu saja sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi sektor perekonomian.
"Seperti kita ketahui, sembilan bulan pertama, perekonomian kita melemah, kepercayaan masyarakat menurun. Tapi tiga bulan setelah reshuffle kemarin pertumbuhan kita mengalami kenaikan meski 0,01 persen, tapi ini baik," kata dia.
Rizal mengatakan perombakan kabinet sangat penting dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun, ketika ditanya siapa saja menteri yang terancam kena diganti, Rizal enggan menjawab.
"Ya kalau siapanya jangan tanya ke saya dong, tanya ke Presiden. Itu hak pak Presiden. Beliau yang menentukannya," kata dia.
