Jika Ada Reshuffle Kedua, Rizal Ramli Ingin Jokowi Tentukan Semua

Suara.com - Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli berharap jika ada reshuffle menteri kabinet yang kedua agar sepenuhnya ditentukan oleh Presiden Joko Widodo.

"Pada penyusunan kabinet, setelah terpilihnya Presiden Jokowi, ada tokoh yang sangat sangat berpengaruh menentukan menteri-menteri kabinet, tapi hasilnya biasa-biasa saja," kata Rizal Ramli seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu.

Menurut Rizal, kabinet kerja tersebut kemudian direshuffle oleh Presiden Joko Widodo ketika baru berjalan sembilan bulan, yakni pada Agustus 2015.

Pada reshuffle yang pertama, kata dia, Presiden Joko Widodo memilih sendiri figur-figur yang dinilai memiliki kapasitas dan dapat bekerja.

Menteri-menteri itu adalah, Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan menggantikan Tedjo Edy Purdjiatno. Menko Perekonomian, Darmin Nasution menggantikan Sofyan Djalil. Menko Maritim, Rizal Ramli menggantikan Indrojono Soesilo.

Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil menggantikan Adrinof Chaniago serta Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menggantikan Andy Widjaya.

"Pada reshuffle yang pertama hasil baik, terbukti dapat meningkatkan kinerja kabinet, di antaranya pertumbuhan ekonomi nasional meningkat," katanya.

Menurut Rizal, meskipun perekonomian dunia mengalami pelambatan, tapi Indonesia mampu menahan pelambatan tersebut dan dalam tiga bulan terakhir mengalami pertumbuhan 0,2 persen.

Hal ini, kata dia, menunjukkan reshuffle kabinet yang pertama, dimana para menteri penggantinya dipilih oleh Presiden Joko Widodo, terbukti dapat meningkatkan kinerja kabinet.

Pakar ekonomi ini menambahkan, perbaikan perekonomian nasional ini didorong oleh optimisme pelaku pasar, ada inisiatif dan kemampuan dari Pemerintah serta kemauan untuk melaksanakan oleh pelaku pasar.

"Pemerintah juga menerbitkan beberapa paket kebijakan ekonomi yang direspons positif oleh pelaku pasar," katanya.

Rizal berharap, jika nanti ada reshuffle menteri kabinet yang kedua agar sepenuhnya diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. (Antara)