REGIONAL:
- Presiden Prabowo Subianto menimbang figur wakil presiden baru pengganti Gibran untuk menjaga keseimbangan kekuasaan pemerintahan.
- Pakar politik UGM Mada Sukmajati menyatakan belum ada nama final karena Prabowo masih menghitung risiko politik setiap calon.
- Prabowo membutuhkan figur wakil presiden yang loyal dan patuh serta tidak mengulangi pola hubungan pemerintahan sebelumnya.
Suara.com - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden membuka pertarungan politik baru.
Presiden Prabowo Subianto kini harus menakar figur yang bukan hanya mampu mendampinginya, tetapi juga aman bagi keseimbangan kekuasaan hingga akhir pemerintahan.
Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menilai belum ada dua nama yang benar-benar mengerucut. Menurutnya, Prabowo sendiri masih harus menghitung konsekuensi politik dari setiap figur yang berpotensi menggantikan Gibran.
"Saya enggak tahu ya dan mungkin juga Prabowo juga masih bingung. Sehingga nama itu belum final," kata Mada dalam diskusi di Pojok Bulaksumur UGM, Kamis (12/11/2026).
Salah satu ukuran utama adalah asal partai. Mada menilai peluang figur dari Partai Gerindra atau lingkaran Hambalang Boys justru memiliki konsekuensi politik lebih berat yang kemudian dapat memicu tekanan dari kekuatan politik lain.
"Kalau dari sesama partai Gerindra, gimana? Menurut saya, konsekuensinya adalah tekanan akan semakin tidak mudah bagi partai Gerindra dan juga bagi Pak Prabowo," tandasnya.
Hal itu membuat opsi dari partai koalisi dinilai lebih terbuka. Nama dari Golkar menjadi salah satu kemungkinan, sementara AHY dari Demokrat turut masuk dalam kalkulasi.
Namun, Mada bilang siapa pun yang dipilih tidak bisa hanya mengandalkan representasi partai. Ia menilai Prabowo membutuhkan wakil yang loyal dan tidak mengulangi pola hubungan politik yang dianggap bermasalah dalam pemerintahan sebelumnya.
"Ya tapi kan intinya Pak Prabowo juga tidak ingin wakil presiden penggantinya nanti juga tipikalnya seperti Gibran, gitu ya yang seperti itu, iya. Jadi harus loyal, harus tidak nyadap, harus patuhlah kepada presiden," ujarnya.
Sementara itu, kata Mada, opsi dari luar koalisi juga tidak sepenuhnya tertutup. PDI Perjuangan dan bahkan PKS disebut sebagai kemungkinan lain.
Meskipun masuknya kekuatan politik di luar pemerintahan akan membawa konsekuensi berbeda terhadap peta oposisi dan keseimbangan kekuasaan.
Khusus PDI Perjuangan, Mada melihat ada risiko ketika partai besar di luar pemerintahan masuk ke dalam lingkar kekuasaan.
"Dan kalau PDI Perjuangan ya bisa juga dan itu resikonya adalah ya semakin kartel, semakin oligarkilah sistem politik kita," tegasnya.
Selain jalur partai, Prabowo dapat pula mempertimbangkan representasi politik yang lebih luas. Misalnya saja figur sipil atau militer, representasi Islam dan non-Islam, hingga Jawa dan luar Jawa menjadi sejumlah variabel yang masih mungkin masuk dalam kalkulasi.
"Saya kira masih banyak dinamika yang akan terjadi di situ karena masih belum banyak firm, perlu konfirmasi, perlu pertimbangan yang mendalam dan seterusnya dan lain sebagainya," pungkasnya.
TERPOPULER