Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli mengusulkan agar Presiden Joko Widodo tidak memilih calon menteri dari kalangan pengusaha dalam perombakan Kabinet Kerja jilid II. Hal itu untuk meminimalisir praktik kongkalikong pejabat untuk kepentingan bisnis sendiri dan kelompoknya.
"Jangan lagi ada 'Peng-Peng' yaitu penguasa merangkap pengusaha. Dia jadi pejabat tetap saja bisnis. Ini yang merusak Indonesia," kata Rizal Ramli usai rapat koordinasi pembahasan Rancangan Keputusan Presiden RI tentang Pembentukan Otoritas Pariwisata Danau Toba di kantor Kemenko Kemaritiman dan Sumberdaya, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/12/2015).
Rizal mengatakan pengusaha yang ditunjuk menjadi menteri harus menentukan pilihan.
Kalau memilih menerima kepercayaan menjadi menteri, harus loyal dan sungguh-sungguh bekerja secara profesional untuk kepentingan negara. Tapi, jika tidak bisa bekerja secara profesional, lebih baik fokus menjadi pengusaha.
"Jadi tidak ada lagi yang 'Peng-Peng', kalau jadi pengusaha silakan jadi pengusaha saja, ini juga pekerjaan mulia. Tapi kalau digabung, penguasa juga dan pengusaha juga, model yang 'Peng-Peng' inilah yang merusak Indonesia, orang seperti ini merusak amanah reformasi," kata dia.
Rizal juga mengingatkan tokoh atau ahli yang bersedia menjadi dipilih menjadi menteri harus mengerti makna Trisakti dan Nawa Cita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Supaya garis besarnya itu sama, jangan ada yang anti Trisakti, anti Nawa Cita, ya pasti melenceng," katanya.
