REGIONAL:
- Gubernur Pramono Anung menyetujui penindakan tujuh rumah permanen tanpa izin di Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan prosedur pengiriman surat peringatan bertahap sebelum melakukan penertiban bangunan.
- Penyalahgunaan Persetujuan Bangunan Gedung menjadi penyebab berdirinya klaster ilegal di atas aset Dispora tersebut.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyetujui rencana penindakan terhadap tujuh unit rumah permanen yang mencaplok lahan aset Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di Jalan Mangga, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jumat (13/11/2026).
Pramono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terlebih dahulu melayangkan surat peringatan secara bertahap sebelum mengambil langkah penertiban di lokasi.
"Kami memutuskan untuk memberikan peringatan 1, 2, 3. Kalau peringatan ini tidak diindahkan, maka saya sudah menyetujui untuk dilakukan tindakan," ujarnya.
Menurut Pramono, keberadaan tujuh hunian permanen tersebut sangat mengganggu karena didirikan di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta tanpa izin.
"Tanpa izin sama sekali, membangun unit, tujuh rumah permanen. Cukup lumayan sebenarnya, dan saya setuju untuk segera ditindaklanjuti," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Camat Kramat Jati Kamal Alatas mengungkapkan bahwa lahan Dispora di Jalan Mangga, Batu Ampar, tersebut dikuasai untuk pembangunan klaster.
Kamal menambahkan, tidak seluruh area tersebut dibangun karena masih terdapat bagian lahan yang kosong, sementara bagian lainnya telah berubah menjadi empang.
Terkait asal-usul berdirinya tujuh rumah tersebut, Pemprov DKI Jakarta menemukan adanya praktik penyalahgunaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Jadi awalnya ada satu PBG yang digunakan untuk membangun enam lainnya menjadi tujuh. Tetapi kami sudah putuskan, semuanya dicabut. Jadi mereka tidak punya izin untuk itu dan kami akan segera mengambil tindakan," tegas Pramono.
Dengan dicabutnya seluruh izin, tujuh bangunan klaster di atas lahan Dispora tersebut terancam ditertibkan apabila peringatan Pemprov DKI Jakarta tetap diabaikan.
TERPOPULER