Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.665.000
Beli Rp2.530.000
IHSG 6.177,139
LQ45 609,402
Srikehati 299,172
JII 368,427
USD/IDR 17.821

Pengusaha Muda Minta Jokowi Ambil Alih Aset Freeport

Pebriansyah Ariefana, Bagus Santosa

Selasa, 29 Desember 2015 | 14:05 WIB
Pengusaha Muda Minta Jokowi Ambil Alih Aset Freeport
Ketua Umum BPP Himpi, Bahlil. (suara.com/Bagus Santosa)

Suara.com - Badan Pengurus Pusat Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengambil alih aset PT Freeport Indonesia di Papua.

Ketua Umum BPP Himpi, Bahlil menilai pengambilalihan aset tersebut tidak akan melanggar perjanjian atau aturan. Apabila pemerintah melakukan mengendalkkan aset perusahaan asal Amerika tersebut setelah perjanjian kontrak selesai pada tahun 2021.

"Pengambilalihan setelah masa kontrak selesai, ini cara paling profesional dan tidak mengejutkan dunia luar," kata Bahlil dalam acara Refleksi Akhir Tahun BPP Hipmi bertema 'Kegaduhan Freeport untuk Siapa?' di kantor Hipmi, Menara Bidaraka II, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2015).

Bahlil menyayangkan jika pemerintah tidak dari dulu mengendalikan aset Freeport. Dia sendiri menggambarkan bagaiamana Arab Saudi bisa mengendalikan perusahaan minyak Amerika Serikat bernama Aramco.

"Secara periodik, Arab Saudi melobi dan meminta tambahan saham, Arab Saudi bisa memanfaatkan banyak isu-isu global sampai akhirnya Aramco mengendalikan dan menjadi milik Arab Saudi," katanya.

 Namun Bahlil menilai selama ini para pejabat negara malah tunduk dengan kepentingan asing. Hal itu, kata dia, yang mengakibatkan kepemilikan saham pemerintah tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

"Kontrak karya II tahun 1991 sudah akan berakhir, tapi tidak ada kemajuan apa-apa dalam kepemilikan saham pemerintah," katanya.

Seharusnya pemerintah Indonesia bisa meniru cara kepemimpinan Presiden Bolivia dan Venezuela yang berani menasionalisasikan aset di negaranya masing-masing.

"Kalau di Venezuela dan Bolivia namanya nasionalisasi. Kontrak belum tuntas, perusahan asing dicaplok," ucapnya.

Lebih lanjut, kegaduhan politik yang terjadi terkait kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto menambah permasalahan pemerintah untuk bisa mengendalikan aset PT Freeport.

"Antar elit di negara ini seperti diadu di sana sini. Kegaduhannya luar biasa dan mampu menurunkan seorang Ketua DPR," kata Bahlil.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Candaan Jimly ke Pimpinan MKD Usai Tutup Kasus Novanto

Candaan Jimly ke Pimpinan MKD Usai Tutup Kasus Novanto

News | Senin, 28 Desember 2015 | 12:00 WIB

Bekas Kursi Novanto Jadi Rebutan Golkar, DPR Bahas Usai Reses

Bekas Kursi Novanto Jadi Rebutan Golkar, DPR Bahas Usai Reses

News | Rabu, 23 Desember 2015 | 12:05 WIB

Komisi Kejaksaan: Tangani Kasus Novanto Perlu Kehati-hatian

Komisi Kejaksaan: Tangani Kasus Novanto Perlu Kehati-hatian

News | Selasa, 22 Desember 2015 | 13:00 WIB

Kabareskrim Kepada MKD Soal Novanto: Very Good

Kabareskrim Kepada MKD Soal Novanto: Very Good

News | Jum'at, 18 Desember 2015 | 19:22 WIB

Terkini

Potensi Pemasukan Negara Hilang dari Program MBG, Ini Penjelasan DJP

Potensi Pemasukan Negara Hilang dari Program MBG, Ini Penjelasan DJP

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 19:34 WIB

Saham BBCA Diserbu Asing, Target Harganya Bisa Capai Segini

Saham BBCA Diserbu Asing, Target Harganya Bisa Capai Segini

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 19:08 WIB

4 Perusahaan Ini Bakal Lakukan PHK, Lebih dari 5.000 Pekerja Terdampak

4 Perusahaan Ini Bakal Lakukan PHK, Lebih dari 5.000 Pekerja Terdampak

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 18:50 WIB

IHSG Diprediksi di Zona Hijau, Ini 3 Saham Pilihan yang Wajib Dipantau Pekan Ini

IHSG Diprediksi di Zona Hijau, Ini 3 Saham Pilihan yang Wajib Dipantau Pekan Ini

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 18:46 WIB

Bisnis Kedai Kopi Makin Ketat, Konsep 'Rumah Kedua' Jadi Senjata Bertahan

Bisnis Kedai Kopi Makin Ketat, Konsep 'Rumah Kedua' Jadi Senjata Bertahan

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 18:41 WIB

Rupiah Terus Melemah, Bank Mega Syariah Jamin Kinerja Kredit Komersial Tak Kendur

Rupiah Terus Melemah, Bank Mega Syariah Jamin Kinerja Kredit Komersial Tak Kendur

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 18:32 WIB

PTPN Investasi di Kesehatan Karyawan, Bidik SDM Lebih Produktif

PTPN Investasi di Kesehatan Karyawan, Bidik SDM Lebih Produktif

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 18:29 WIB

Tak Mau Kalah dari Changi dan KLIA, Bandara Minangkabau Bidik Jadi Hub Penerbangan

Tak Mau Kalah dari Changi dan KLIA, Bandara Minangkabau Bidik Jadi Hub Penerbangan

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 18:23 WIB

Dirjen Pajak Akui MBG dan Kopdes Merah Putih Berpotensi Hilangkan Penerimaan Negara

Dirjen Pajak Akui MBG dan Kopdes Merah Putih Berpotensi Hilangkan Penerimaan Negara

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 17:14 WIB

IHSG Dibayangi Sentimen Global dan MSCI, Cek Rekomendasi Saham Senin Ini!

IHSG Dibayangi Sentimen Global dan MSCI, Cek Rekomendasi Saham Senin Ini!

Bisnis | Minggu, 21 Juni 2026 | 17:11 WIB