Satu Kalimat Bisa Bikin Pasar Goyang, Alasan Presiden Prabowo Perlu Pidato Pakai Teks

Suara.com - Isu bahwa Presiden Prabowo Subianto diminta membatasi pidato tanpa teks sepanjang Agustus dinilai bukan sekadar persoalan gaya komunikasi. Di balik langkah itu, terdapat upaya meminimalkan risiko salah ucap yang berpotensi memicu gejolak politik, ekonomi, hingga hubungan diplomatik.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai kehati-hatian dalam setiap pernyataan kepala negara merupakan konsekuensi dari besarnya dampak yang bisa ditimbulkan oleh satu kalimat yang keluar secara spontan.

"Di posisi kepala negara, setiap kata yang keluar punya bobot besar. Satu kalimat yang terucap spontan bisa langsung jadi berita, bikin pasar goyang, atau bahkan memengaruhi hubungan dengan negara lain. Kalau sudah beberapa kali terjadi, wajar saja kalau akhirnya dipilih untuk lebih berhati-hati," kata Fajar kepada Suara.com, Rabu (5/8/2026).

Menurut Fajar, komunikasi politik di era digital telah berubah. Yang kini menjadi prioritas bukan lagi kemampuan berpidato tanpa naskah, melainkan memastikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan tafsir yang keliru.

"Di zaman sekarang, komunikasi politik memang sudah berubah. Bukan lagi soal seberapa fasih seseorang berbicara di depan publik, tapi seberapa aman pesan itu sampai tanpa disalahartikan," ujarnya.

Ia menjelaskan, media sosial membuat setiap ucapan pejabat publik sangat rentan dipotong dan disebarluaskan di luar konteks. Potongan video berdurasi singkat, kata dia, dapat mengubah makna pesan dan membentuk opini publik yang berbeda dari maksud sebenarnya.

"Potongan video 10 sampai 15 detik sangat mudah dipotong, dipelintir, lalu disebar. Kadang yang tersisa di benak orang bukan maksud aslinya, tapi versi yang sudah dibelokkan," tuturnya.

Karena itu, penggunaan naskah pidato menjadi salah satu cara paling aman untuk menjaga agar pesan utama tetap utuh.

"Makanya teks pidato jadi semacam 'pagar pengaman' bukan untuk menghilangkan kebebasan, tapi supaya pesan utama tidak hilang di tengah ribut-ribut digital," imbuhnya.

Fajar menilai, dalam situasi seperti ini, peran tim komunikasi dan para penasihat presiden menjadi sangat penting. Mereka bukan hanya menyusun naskah pidato, tetapi juga bertugas mengantisipasi berbagai risiko komunikasi yang dapat muncul.

"Tim komunikasi dan penasihat terdekat Presiden punya peran yang sangat penting di sini. Mereka bukan cuma orang yang menulis naskah. Mereka lebih seperti penjaga narasi," tegasnya.

Ia menambahkan, penggunaan naskah pidato tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap Presiden.

Justru, menurutnya, langkah itu merupakan strategi komunikasi agar pesan-pesan strategis pemerintah tersampaikan secara utuh tanpa memicu polemik yang tidak perlu.

"Di era digital ini, berbicara tanpa filter justru bisa jadi beban. Lebih bijak kalau pesan disampaikan dengan lebih terkontrol. Bukan berarti Presiden jadi kaku atau 'diatur'. Justru ini cara untuk menjaga agar yang ingin beliau sampaikan tetap sampai dengan jelas, tanpa harus sibuk mengoreksi kesalahpahaman di kemudian hari," tandasnya.

Isu mengenai pembatasan pidato tanpa teks mencuat setelah beredar kabar bahwa Prabowo diminta lebih mengandalkan naskah dalam sejumlah agenda resmi sepanjang Agustus.

Sebelumnya, Prabowo juga pernah mengakui bahwa dirinya memang diingatkan untuk tidak terlalu sering berbicara secara spontan demi menghindari kesalahpahaman di ruang publik.