Suara.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyimpulkan bahwa hasil pembahasan sepanjang 2014 sampai akhir tahun 2015, produk-produk Indonesia sangat potensial dan bisa bersaing di pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), termasuk tenaga kerja.
"Meski begitu, Apkasi memberikan beberapa catatan penting, diantaranya percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, aksesibilitas jalan raya dan bandara. Apkasi juga meminta pemerintah konsisten dalam penyediaan energi listrik di daerah," kata Ketua Umum Apkasi, Mardani H. Maming di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan pemerintah pusat diminta untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan membenahi kesenjangan aksesibilitas antar wilayah, sehingga high cost economy bisa ditekan.
Dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN, Apkasi akan bertemu 33 duta besar, termasuk duta besar untuk negara-negara Asia Tenggara untuk membahas potensi Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi produk-produk daerah kabupaten.
Menurut dia, tantangan yang dihadapi daerah dalam pasar bebas MEA adalah ketersediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.
Dua hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Meski begitu, Mardani mengaku siap bersaing. Ia melihat upaya-upaya positif yang dilakukan pemerintah pusat sebagai dukungan bagi daerah untuk bisa lebih berdaya saing.
"Untuk infrastruktur, tentu kita harus mengakui bahwa perubahan pola pembangunan mulai berubah. Presiden konsisten dengan Nawa Cita dimana pembangunan dimulai dari pinggiran. Ini bisa kita lihat dari pembangunan-pembangunan yang terlaksana dalam satu tahun terakhir seperti jalan tol, kereta api dan pembangunan bandara. Tinggal bagaimana daerah mengemas potensi-potensinya untuk pasar. MEA ini harus jadi peluang bagi daerah," katanya.
Dalam menghadapi MEA, Mardani mengapresiasi program pemerintah dalam penyediaan energi listrik. Energi listrik sangat vital bagi daerah, khususnya untuk mendorong pertumbuhan industri di daerah.
"Komitmen pemerintah merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu Mega Watt (MW) dalam jangka waktu lima tahun sejak 2014 hingga 2019 harus diapresiasi. Energi listrik sangat dibutuhkan daerah untuk membangun perekonomian dan daya saing, baik itu untuk industri kecil, menengah dan juga industri besar. Artinya, dengan terjaminnya listrik di daerah, investasi untuk industri hilir juga akan terbuka lebar. Ini sangat menguntungkan daerah," ujarnya.
Sehingga, ketika MEA diberlakukan sesuai rencana pada 1 Januari 2016 ini, daerah harus siap bersaing. Karena sebagai penggagas, tentu Indonesia kurang tepat kalau meminta mundur. Apkasi sebagai organisasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, siap membantu daerah dan juga pemerintah pusat.
"Bila dirunut kebelakang, Apkasi didirikan memang untuk menambah daya saing daerah kabupaten," tambah lulusan Magister Bidang Kajian Ketahanan Nasional Universitas Brawijawa Malang ini.
Sekretaris Jenderal Apkasi, Nurdin Abdullah mengatakan, peluang yang harus dimanfaatkan daerah adalah beragam komoditas yang bisa kita andalkan.
Bandingkan dengan Singapura atau Malaysia, produk asli Indonesia yang dikemas dengan baik, akan menguasai pasar dua negara ini.
"Daerah-daerah juga punya potensi pariwisata yang bisa dikembangkan, baik itu melalui pengelolaan bersama atau investasi. Ini menimbulkan multiplier effect bagi daerah. Jadi, tidak perlu takut. Tinggal sediakan SDM yang mumpuni," katanya menjelaskan.
Bupati Bantaeng ini mencontohkan kesuksesan daerahnya sebagai daerah penghasil bibit dan benih di Sulawesi.
"Dari awal sebagai bupati, saya sudah konsentrasi mendorong masyarakat, khususnya petani, untuk fokus dalam satu bidang. Melihat kemampuan masyarakat saya dalam menciptakan benih unggul, saat itu saya putuskan Bantaeng harus sebagai daerah penghasil bibit. Dan itu menjadi salah satu faktor pertanian di Bantaeng berhasil. Nah, ini sama saja dengan program one vilage one product. Satu produk tapi unggul," jelas lulusan Doktor dari Kyushu University, Jepang. (Antara)
TERPOPULER
