Menteri Perhubungan Ignasius Jonan enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang belum lama diresmikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Ia pun enggan berkomentar ketika ditanya apakah proyek ini menguntungkan atau tidak bagi Indonesia.
"Kalau soal untung apa nggaknya itu bukan ranah Kemenhub. Kalau mau tanya untung apa nggaknya tanya ke Menteri BUMN," kata Jonan saat ditemui di gedung DPD, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2016).
Ia menegaskan, Kementerian Perhubungan hanya berususan soal keselamatan pengguna saja nantinya.
"Kami kan bertindak hanya sebagai regulator keselamatan saja," tegasnya.
Suara.com - Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada Kamis(21/1/2016) kemarin, Presiden Jokowi telah melakukan groundbreaking pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat.
Proyek yang sepanjang 142 kilometer ini dikerjakan konsorsium China Railway International Co.Ltd dengan gabungan empat badan usaha milik negara (BUMN) dan menghabiskan anggaran senilai 5,5 miliar Dolar AS atau Rp74,25 triliun. Empat BUMN yang akan mengerjakan proyek ini adalah PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Nantinya, kereta cepat akan terintegrasi dengan mass rapid transit di kawasan Bandung Raya dan light rail transit Jabodetabek.
Integrasi dinilai mampu menghadirkan pertumbuhan kawasan bisnis baru atau transit oriented development dan membantu mengatasi persoalan transportasi di kawasan Bandung dan Jabodetabek. Penduduknya Jabodetabek mencapai sekitar 28 juta jiwa dan warga Bandung sekitar delapan juta jiwa.
