Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyayangkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hasil konsorsium perusahaan-perusahaan BUMN dengan Cina dikritik tanpa ada bukti yang jelas.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh konsorsium BUMN dengan Cina ini tidak ada yang menyalahi aturan. Bahkan ia membatah rumor yang mengatakan pengembang proyek ini meminta jaminan kepada pemerintah.
"Yang saya sedihkan itu, dikritik tapi nggak ada data atau fakta yang kuat dan jelas. Saya tegaskan ini tidak ada jaminan dari pemerintah atau KCIC meminta jaminan kepada pemerintah dalam bentuk uang itu nggak ada," kata Rini saat ditemui di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2016).
Ia pun menegaskan, yang diminta dari PT KCIC adalah jaminan regulasi yang dinilai wajar dalam dunia bisnis saat ini. Dia mengklaim sampai saat ini KCIC sangat patuh terhadap regulasi yang ada.
"Ini (jaminan regulasi) hanya bentuk antisiapasi. Kalau ganti pemerintahan izin ini nggak dicabut begitu saja. Ini hanya bentuk kepastian hukum, dan wajar dalam bisnis," ungkapnya.
Rini mengaku pihaknya tidak akan melanggar regulasi yang ada dalam pembangunan proyek KA Cepat ini. Pasalnya, BUMN sekalu pemegang saham dalam proyek ini sangat patuh terhadap regulasi yang ada.
"Kepressnya sudah jelas kalau tidak ada jaminan pemerintah dan tidak menggunakan APBN, kalau saya melanggar saya bisa kena pidana loh BUMN-BUMN yang terlibat kena pidana loh. Tidak ada jaminan pemerintah sehubungan dengan pinjaman maupun anggaran pemerintah, tidak ada dalam APBN," tegasnya.
Bahkan, pihaknya mempersilakan jika ada pihak yang ingin melakukan audit pada proyek ini.
"Silakan saja diaudit kalau itu mau diaudit. Kami terbuka saja," katanya.
