Menteri Susi: Jaga Laut Indonedia Dari Pencuri Ikan Asing

Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan kepada seluruh elemen bangsa dan masyarakat untuk menjaga kekayaan sumber daya laut Indonesia dari tangan para pencuri ikan, terutama dari pihak asing.

"Jaga laut kita dari pencuri supaya ikan, udang, cumi, dan lain-lain tetap ada untuk kita, anak cucu kita," kata Susi Pudjiastuti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Menurut Susi, menjaga kekayaan kawasan perairan Indonesia dari tangan pencuri ikan adalah salah satu pekerjaan rumah pertama yang harus dilakukan negara ini dalam rangka membenahi sektor kelautan dan perikanan ke depannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan bahwa telah terdapat ribuan kapal asing yang memakai solar dari Indonesia untuk mencuri ikan di laut Indoensia.

"Nelayan-nelayan kita sering tidak kebagian solar. Semua diambil (kapal asing), solar dan ikan-ikan habis. Rakyat dari waktu ke waktu bisa terlihat di tv/media harus antri BBM dengan jerigen dan botol aqua," katanya.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa kejadian seperti ribuan kapal yang membawa pergi ribuan ton komoditas perikanan dari laut Indonesia untuk negara mereka tidak boleh terjadi lagi.

Selain itu, ujar dia, hasil survey yang memaparkan bahwa sekitar 39 persen anak-anak Indonesia tidak mengalami tumbuh kembang yang memadai, juga disebutkan Susi karena dampak pencurian ikan.

Hal tersebut karena ikan yang kaya protein dicuri ke negara-negara asing sehingga mengakibatkan anak-anak di nusantara tidak mendapatkan pasokan yang memadai untuk protein yang berguna dalam proses tumbuh kembang.

Menteri Susi menegaskan karenanya bahwa kedaulatan teritorial laut dan pangan bangsa Indonesia tidak boleh lagi diinjak-injak oleh pihak asing.

Sebelumnya, KKP diminta untuk tetap fokus dalam menyelamatkan sumber daya ikan terlebih karena beberapa negara dilaporkan mengalami penurunan hasil tangkapan ikan.

"Pencurian ikan akan terus menjadi persoalan Bangsa Indonesia karena banyak negara sudah kekurangan stok sumber daya ikan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Rabu (20/1).

Sekjen Kiara mengingatkan bahwa saat ini penambahan armada kapal pengawas yaitu sebanyak 4-5 unit kapal sudah dibeli oleh pemerintah. "Tinggal dukungan anggarannya untuk meningkatkan hari pengawasan," katanya.

Abdul Hakim mengatakan penambahan hari pengawasan penting terutama karena Badan Keamanan Laut (Bakamla) saat ini sudah memiliki 12 kementerian/lembaga sebagai anggotanya.

Ia mengingatkan pula pentingnya sinergi secara kelembagaan guna mengawasi wilayah perairan Republik Indonesia dan juga lebih tegas dalam menindak pelaku pencuri ikan.

Selain itu, Kiara juga mengingatkan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperhatikan nelayan yang merupakan aktor penting penyediaan protein bangsa.

"Sebagai aktor penting, selayaknya Pemerintah memberikan politik pengakuan dalam bentuk skema perlindungan dan pemberdayaan," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim.

Sejauh ini Pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah keras memerangi pencurian ikan. Sebagaimana diinformasikan sebelumnya, pemerintah bersama TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian RI telah menenggelamkan 121 kapal pelaku illegal fishing sejak Oktober 2014. Sebanyak 113 kapal di antaranya ditenggelamkan pada 2015. Sebanyak delapan kapal dieksekusi pada Oktober-Desember 2014.

Dari sejumlah kapal yang ditenggelamkan pada 2015, 53 di antaranya ditenggelamkan oleh KKP, 51 kapal oleh TNI AL, serta 9 kapal oleh KKP dan Polri. Kapal yang ditenggelamkan adalah 39 kapal Vietnam, 36 kapal Filipina, 21 kapal Thailand, dan 12 kapal Malaysia, 2 kapal Papua Nugini, 1 kapal Cina, dan 10 kapal Indonesia. (Antara)