Pelabuhan Pengganti Cilamaya Masuk 30 Proyek Prioritas 2016-2019

Suara.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, pelabuhan di Jawa Barat bagian Utara yang masuk dalam 30 proyek prioritas akan difungsikan sebagai pelabuhan pengganti Cilamaya, Jawa Barat.

"Lokasinya sudah ada (pengganti Cilamaya)," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Sofyan memastikan lokasi pelabuhan pengganti Cilamaya sudah ditentukan pemerintah. Lokasi itu berdasarkan studi kelayakan (feasibility study/FS) yang dilakukan Kementerian Perhubungan.

Namun, Sofyan memilih tidak mengungkapkannya saat ini, untuk menghindari aksi spekulan harga tanah.

"Kalau diumumkan sekarang, kamu beli tanah nanti," ujarnya sembari terkekeh.

Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prihartono mengatakan skema pembiayaan pembangunan pelabuhan tersebut kemungkinan Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Dengan masuknya pelabuhan pengganti Cilamaya sebagai 30 proyek infrastruktur prioritas, pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) akan mengawal pembangunan pelabuhan ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua KKPIP Darmin Nasution mengutarakan proyek infrastruktur yang masuk dalam 30 proyek prioritas bisa mendapat kemudahan perizinan dan juga jaminan dengan opsi jaminan politik, ataupun finansial. Namun pemerintah akan sangat selektif memberikannya.

Sebanyak 30 proyek prioritas tersebut merupakan irisan dari 225 proyek startegis dan satu program startegis yang dipayungi landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek-Proyek Strategis Nasional.

Kemudahan yang diberikan dalam Inpers dan Perpres itu seperti percepatan proses perizinan dan pembebasan tanah.

Sedangkan jaminan tidak dijabarkan secara rinci. Namun, menurut pemerintah, jaminan itu bisa terdiri dari opsi jaminan politik seperti konsistensi kebijakan pemerintah, jaminan kemudahan perizinan atau jaminan finansial dari APBN, yang diberikan secara selektif.

Nilai investasi dari 30 proyek prioritas tersebut diperkirakan melebihi Rp851 triliun.

Adpaun rincian 30 proyek prioritas itu adalah: Jalan Tol Balikpapan -Samarinda, Jalan Tol Manado-Bitung, Jalan Tol Serang-Panimbang, Jalan Tol Trans Sumatera delapan ruas (Ruas Medan- Binjai, Ruas Palembang-Indralaya, Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Ruas Pekanbaru- Dumai, Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Ruas Pematang Panggang -Kayu Agung, Ruas Palembang-Tanjung Api-Api, dan Ruas Kisaran-Tebing Tinggi), Kereta Api Ekspres Bandara Internasional Soekarno Hatta (SHIA), Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Jalur Selatan-Utara, Kereta Api Makassar-Parepare, Pelabuhan Utama (Hub Internasional) Kuala Tanjung, dan Pelabuhan Utama (Hub Internasional) Bitung.

Selanjutnya, PLTA Karangkates IV & V (2x50MW), PLTA Kesamben (37MW), PLTA Lodoyo (10MW), Inland Waterways/Cikarang-Bekasi-Laut (CBL), Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan, Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A, Sistem Pengolahan Limbah Kota Jakarta, dan SPAM Semarang Barat.

Kemudian, High Voltage Direct Current (HVDC), Transmisi Sumatera 500 kV, Central-West Java Transmission Line 500 kV, Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang, PLTU Indramayu, PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10, Kilang Minyak Bontang, Refinery Development Master Plan (RDMP)/Revitalisasi Kilang Eksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju), Pelabuhan di Jawa Barat Bagian Utara, Kilang Minyak Tuban, Palapa Ring Broadband, dan Kereta Api Kalimantan Timur.

Adapun pelabuhan pengganti Cilamaya merupakan pelabuhan yang akan dibangun, setelah pemerintah membatalkan rencana pembangunan pelabuhan niaga di kawasan itu pada April 2015.

Pemerintah memutuskan untuk mengganti lokasi dari Cilamaya agar tidak mengganggu operasional blok minyak dan gas Offshore North West Java (ONWJ) yang dioperasikan Pertamina Hulu Energi (PHE).

Selain itu, luas lahan pelabuhan Cilamaya juga dianggap akan menggerus lahan pertanian di Karawang, yang notabene adalah lokasi lumbung padi di Jawa.

Kebutuhan investasi untuk pelabuhan Cilamaya sebelumnya diperkirakan empat miliar dolar AS. (Antara)