Suara.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat TNI dan Polri membasmi kasus penyelundupan produk dari luar negeri, khususnya narkoba. Negara rugi besar gara-gara itu semua.
"Kerugian negara dari penyelundupan itu angkanya besar, kami tidak tahu secara pasti nilainya. Yang jelas pemerintah sungguh-sungguh menghentikan ini, karena yang paling utama adalah penyelundupan narkoba yang luar biasa. Itu sangat meresahkan kita semua," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Kamis (17/3/2016).
Oleh sebab itu, pemerintah akan melakukan reformasi sistem tata kelola perizinan impor. Perubahan secara menyeluruh guna menutup celah penyelundupan.
"Sekarang memang ada kuota untuk ekspor dan impor. Hal itu sedang dipertimbangkan apakah yang seperti itu baik bagi perekonomian nasional atau tidak," ujar dia.
Dia menambahkan pemerintah telah memiliki data pelabuhan-pelabuhan formal dan informal serta yang dimiliki swasta, bahkan perseorangan.
Jalur penyelundupan yang telah terdeteksi, katanya, terjadi di banyak titik.
"Jalur penyulundupan terjadi disekian ratus titik, sudah bisa diketahui. Tapi karena aparat bea cukai yang terbatas, sementara yang ditangani begitu luas, makanya sering bobol (lepas). Walaupun dilihat angka-angkanya itu pada 2015, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang ditangani itu meningkat tajam," kata dia.
"Yang paling penting disampaikan oleh Presiden, kami akan tindak secara tegas dan akan dimulai dari wilayah Barat (Sumatera) untuk jalur-jalur tikus," Pramono menambahkan.
