Presiden Joko Widodo meminta agar semua koperasi di Indonesia untuk berbenah diri. Presiden Jokowi juga mengungkap data-data mengenai kondisi perkoperasian nasional saat ini.
"Pak menteri sudah sampaikan, ada 212 ribu koperasi di Indonesia, tapi yang aktif hanya 150 ribu. Berarti sekitar 62 ribu tidak aktif. Ini potret yang harus kita sampaikan apa adanya. Tapi kita harus memperbaiki, harus dibenahi," kata Jokowi dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-69 Tahun 2016, di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/7/2016).
Dalam kaitannya dengan upaya memenangkan persaingan, Presiden memberikan solusi kepada para pelaku usaha koperasi di Indonesia. Menurutnya, pembentukan kelompok-kelompok usaha koperasi yang saling bergabung akan membuat sebuah usaha memiliki skala ekonomi yang tinggi.
"Negara saja bergabung kok, ya kan? Uni Eropa bergabung, TPP bergabung, RCEP bergabung, Asean bergabung. Kalau kita dan koperasi yang kecil tidak bergabung, akan jadi apa kita?" tanya Presiden kepada para hadirin.
Dengan bergabungnya para pelaku usaha koperasi ke dalam satu kesatuan, maka akan diperoleh kemudahan pembiayaan dari pihak perbankan. Selain itu, rencana bisnis juga akan lebih mudah untuk dibuat.
"Dapatnya kalo pinjam tidak hanya 20 juta, karena bareng-bareng pinjamnya bisa seperti korporasi, 2 triliun sampai 3 triliun. Ini yang bisa efisien dan bisa bersaing," tambahnya.
Di penghujung pengantarnya, Presiden berharap para pelaku usaha benar-benar mau bergotong royong menyongsong persaingan global. Sebab, menurutnya, gotong royong adalah cerminan dari ekonomi nasional.
"Ekonomi yang benar adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi yang betul adalah ekonomi gotong royong. Hanya melaksanakannya seperti apa ini yang harus dimodifikasi dan dicarikan cara agar bisa berkompetisi di lapangan," tegasnya disambut tepuk tangan hadirin.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
