Gerakan Koperasi di Indonesia Dinilai Sudah Tidak Murni

Adhitya Himawan
Gerakan Koperasi di Indonesia Dinilai Sudah Tidak Murni
Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid. [suara.com/Dian Rosmala]

Mekanisme penggunaan dana pengembangan koperasi oleh Dekopin dinilai tidak transparan.

Pendiri Usaha Kecil Menengah (UKM) Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Nining Soesilo, mengatakan kondisi perkembangan koperasi di Indonesia selama lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka masih suram. Menurutnya, ketertinggalan koperasi dibanding aktor-aktor ekonomi lain tak lepas dari kondisi gerakan koperasi itu sendiri yang sudah tak murni dan banyak diintervensi politik.

"Salah satu contoh, wadah gerakan koperasi di Indonesia itu tunggal, yaitu Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Seharusnya tidak demikian. Perlu ada banyak wadah lain gerakan koperasi agar semakin memicu perkembangan koperasi kita kedepan," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Selasa (12/7/2016).

Nining juga menyoroti kepemimpinan Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin yang sudah berlangsung dua periode. Padahal mengacu AD/ART Dekopin itu sendiri, masa jabatan Ketua Umum dibatasi maksimal dua periode. "Ini sudah tidak betul, Nurdin Halid terpilih lagi sampai 2019. Herannya banyak juga yang masih memilih dia. Ini yang membuat gerakan koperasi di Indonesia sudah tidak murni lagi. Kita tahu posisi Nurdin sebagai politisi Golkar," ujar Nining.

Istri dari mantan Menko Maritim Indroyono Soesilo ini juga mengkritik mekanisme penggunaan dana dari pemerintah kepada Dekopin. Setiap tahun, Dekopin selalu mendapat kucuran dana Rp80 miliar dari pemerintah. Masalahnya, sebagai ormas, status pengawasan Dekopin menjadi tidak jelas. Tidak ada proses audit yang transparan apakah dana yang diterima tersebut betul-betul dimaksimalkan untuk pengembangan koperasi atau justru untuk kepentingan lain.

"Kedepan, sebaiknya kucuran dana langsung dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM terhadap koperasi yang membutuhkan. Kucuran dana bisa diberikan terhadap koperasi yang melakukan pengajuan. Ini jauh lebih baik karena jika dana disalurkan langsung oleh Kemenkop UKM, ada proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) RI. Juga ada pengawasan dari Komisi VI DPR RI. Kalau tetap Dekopin, siapa yang mengawasi mereka?," tutup Nining.

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS