Bank Indonesia (BI) mengakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi sebesar 60,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta 97,2 persen penyerapan tenaga kerja, pengembangan UMKM merupakan salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan nasional.
"Untuk itulah, daya saing UMKM perlu terus ditingkatkan," kata Direktur Departemen Komunikasi BI, Arbonas Hutabarat, dalam keterangan tertulis, Kamis (15/9/2016).
Menyadari hal tersebut, Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyelenggarakan seminar bertajuk “Ekonomi Tumbuh Tinggi, Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Value Added UMKM”, di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Dalam seminar, dibahas mengenai beberapa hambatan yang dihadapi UMKM Indonesia. Mengingat mayoritas UMKM di Indonesia merupakan usaha mikro dan informal, maka pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM menjadi prioritas. Beberapa masalah utama yang dihadapi UMKM Indonesia adalah kemampuan teknologi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akses pemasaran, akses permodalan dan jejaring.
"Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan UMKM Indonesia kurang bersaing dengan negara tetangga, seperti terlihat dari kontribusi yang rendah terhadap ekspor," ujar Arbonas.
Untuk meningkatkan daya saing UMKM, diperlukan pula kerja sama berbagai pihak melalui kewenangan dan perannya masing-masing. Untuk itu, seminar menghadirkan berbagai narasumber dari regulator, lembaga keuangan maupun asosiasi terkait, yaitu Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perum Jamkrindo PT. PNM, Bank BJB, Asosiasi BMT Indonesia, dan Forum of SMEs Africa-ASEAN.
Seminar membahas juga mengenai langkah nyata yang dapat diambil oleh lembaga-lembaga terkait untuk membantu meningkatkan kualitas UMKM. misalnya dengan membangun inkubator khusus untuk pendamping UMKM di pedesaan, untuk membantu memperbaiki SDM. Pendampingan untuk standarisasi mutu produk ekspor juga dapat dilakukan, untuk memperluas akses pasar bagi UMKM. Peningkatan akses permodalan antara lain dapat dilakukan dengan menyediakan skema pembiayaan khusus UMKM yang terintegrasi dengan aktivitas peningkatan kapasitas (capacity building), serta pemberdayaan kelompok (social capital).
Untuk mempermudah kegiatan usaha, salah satu yang dapat dilakukan adalah mempermudah perizinan dan memberikan insentif pajak. Sementara perbaikan infrastruktur antara lain dapat dilakukan dengan membangun database UMKM untuk mengatasi kesenjangan informasi.
"Dengan kerja sama semua pihak, UMKM diharapkan semakin memiliki daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas," tutup Arbonas.
TERPOPULER
