Nilai Tambah Industri Kecil Menengah ke PDB Rp222 Triliun

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengajak asosiasi pengusaha agar menjadi mitra aktif bagi Pemerintah dalam menumbuhkan wirausaha baru terutama di sektor industri kecil dan menengah (IKM). Langkah ini menjadi salah satu upaya strategis meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menperin usai acara Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Periode 2016-2021. “Saya memberikan tantangan kepada HIPPI untuk ikut memfasilitasi tumbuhnya wirausaha baru sebanyak 9.000 hingga tahun 2021 dan mendorong pengembangan ekonomi yang Indonesia centris,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Airlangga yakin, apabila langkah sinergi ini berjalan baik maka akan mempercepat penumbuhan populasi wirausaha baru untuk industri kecil sebanyak 20.000 dan industri menengah sekitar 4.500 unit dengan rasio penyebaran di Jawa dan luar Jawa 60 : 40. Target ini merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Di samping itu, Menperin menilai, pentingnya asosiasi usaha dalam pengembangan wirausaha IKM karena sektor ini berperan besar terhadap pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, hingga tahun 2014, jumlah IKM mencapai 3,5 juta unit dan menyerap tenaga kerjasebanyak 9 juta orang. Dari jumlah IKM tersebut, nilai tambah yang diberikan sebesar Rp 222 triliun serta kontribusi terhadap PDB industri nasional sebesar 34.56 persen pada 2014.

“Namun demikian, tantangan yang kita hadapi saat ini tidak ringan, seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dihadapkan pada serbuan produk-produk negara lain di sebuah pasar bebas negara-negara Asia Tenggara,” paparnya. Untuk itu, lanjut Airlangga, diperlukan kerja sama antara Pemerintah dan asosiasi usaha termasuk HIPPI dalam mengatasi tantangan tersebut. “Karena asosiasi mempunyai koordinasi dan engagement yang kuat dengan para anggotanya,” papar Airlangga.

Sementara itu, Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih menyampaikan, pihaknya telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan dalam pengembangan IKM nasional, antara lain mendorong industri besar agar melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya, meningkatkan akses IKM terhadap sumber pembiayaan, serta memberikan perlindungan dan fasilitasi pengurusan hak paten bagi kreasi dan inovasi baru yang diciptakan IKM.

Selanjutnya, diseminasi informasi dan fasilitasi promosi di pasar domestik dan ekspor, peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendampingan, magang dan studi banding, peningkatan teknologi melalui restrukturisasi mesin dan peralatan IKM, serta peningkatan kualitas produk melalui fasilitasi penerapan standar produk-produk IKM.

“Kemenperin berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Upayaini bisa dimulai dari membangun wirausaha baru, yang tentunya membutuhkan dukungan banyak pihak baik pemerintah, lembaga pendidikan, swasta dan sektor perbankan,” jelas Gati.

Jadi pemain global

Menperin pun terus mendorong agar makin banyak IKM Indonesia yang dapat menjadi pemain global. “Maka itu, pemberdayaan sentra sangatlah vital dalam pengembangan IKM,” tegasnya. Berdasarkan data tahun 2012, jumlah sentra IKM sebanyak 7.439 yang tersebar di seluruh Indonesia dengan ratusan ribu unit usaha memproduksi berbagai macam produk seperti makanan, kerajinan, dan fashion.

Menurutnya, potensi daya saing industri dalam negeri sangat luar biasa karena adanya ketersediaan sumber bahan baku, pasar, teknologi dan sumber daya manusia. “Dengan kombinasi potensi tersebut, beberapa industri kita mampu unggul di level ASEAN bahkan dunia seperti industri pulp dan paper serta industri makanan,” tutur Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum HIPPI Suryani Sidik Motik mengatakan, peran HIPPI selama ini dalam memajukan IKM nasional melalui dua hal. Pertama, penguatan kebijakan. HIPPI terus aktif memberikan masukan kepada pemerintah terkait pelaksanaan paket kebijakan ekonomi yang menyentuh pada pengembangan IKM. Kedua, penguatan kemitraan dengan kementerian dan lembaga terkait seperti dengan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan program nyata pengembangan IKM melalui program pelatihan, promosi, serta bantuan mesin dan peralatan.

“Segmen HIPPI memang sangat banyak di sektor IKM. Kita juga tahu bahwa IKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan terbukti mampu yang bertahan di tengah badai krisis moneter. Untuk itu, kami bersama pemerintah terus bersinergi memajukan IKM nasional," paparnya.

Suryani menambahkan, HIPPI sebagai organisasi profesional yang aktif bermitra dengan Kemenperin dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan kecintaan dan penggunaan produk industri dalam negeri.