Menteri Basuki: 49 Gedung Baru Kini Dibangun Oleh Orang Indonesia

Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih penghargaan National Procurement Award 2016 untuk kategori “Komitmen 100% eProcurement” atau lembaga pemerintah yang berhasil menjalankan 100 persen Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Selama sembilan tahun, sejak tahun 2007, Kementerian PUPR telah merintis pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara elektronik atau e-procurement.

"Kami di PUPR baru tahun 2016, 100 persen menggunakan LPSE (yang dikembangkan LKPP). Dimulai 9 tahun sebelumnya, kita membuat e-procurement. Jadi ketika harus menggunakan LPSE kita sudah tidak kaget," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menjadi salah satu narasumber diskusi pada acara Rapat Kerja Nasional LPSE 2016 dengan tema “Penguatan Peran Serta LPSE dalam Pembangunan yang Berkualitas” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Sebelum terbentuknya LKPP sendiri, Kementerian PUPR sejak tahun 2007 secara bertahap telah membangun sistem pengadaan barang/jasa (PBJ) secara elektronik, yang bertujuan meminimalisir pertemuan antara pihak pengguna barang/jasa dengan pihak penyedia barang/jasa dan mengurangi biaya pengadaan. Kini sistem pengadaan barang dan jasa Kementerian PUPR sendiri telah menjadi bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikembangkan LKPP.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR mendapatkan amanah untuk melakukan belanja modal dan barang dengan alokasi yang besar dari negara. Oleh karenanya pelelangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta dapat dimonitor secara online secara realtime menjadi keharusan.

Pekerjaan di Kementerian PUPR yang dilelang jumlahnya cukup banyak dengan nilai secara total sangat besar. Tahun 2016 saja, jumlah paket pekerjaan yang dilelang hingga November 2016, berjumlah 10.375 paket dengan nilai Rp 85,02 triliun atau 86% dari total anggaran 2016 sebesar Rp 98,48 triliun.

Sementara untuk paket pekerjaan tahun 2017, jumlah paket yang sudah dilelang dini hingga hari ini (3/11) sebanyak 943 paket dengan nilai Rp 4,87 triliun. Untuk paket pekerjaan yang telah masuk Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sudah tercatat sebanyak 7.452 paket dengan nilai mencapai Rp 61,52 triliun.

Disamping sistem, tambah Menteri Basuki, kualitas sumber daya manusia yang menjadi anggota unit pengadaan juga menjadi perhatian. “Unit pengadaan di Kementerian PUPR ke depan menjadi bagian dari jenjang karir struktural yang diisi oleh ahli pengadaan yang berintegritas, tidak lagi pekerjaan sambilan karena menjadi ahli pengadaan tidak gampang,” kata Menteri Basuki.

Perusahaan nasional sebagai penyedia barang/jasa juga dimungkinkan melakukan kerjasama dengan perusahaan asing untuk mengikuti lelang internasional misalnya melalui kerjasama operasi atau menjadi sub-kontraktor dalam rangka alih teknologi. “Tidak cukup alih teknologi tetapi kita rebut teknologi. Kini pembangunan 49 bendungan baru, kontraktor dan pekerjanya adalah orang-orang Indonesia dan mereka sudah mampu membangun sendiri”jelasnya.

Menurutnya dengan adanya LPSE akan meningkatkan kualitas tata kelola PBJ dan mendorong percepatan penyerapan anggaran. “Unit pengadaan bukan sebagai ladang "basah" tetapi menjadi simbol dari tata kelola yangg baik,” tegasnya.

Senada dengan Menteri Basuki, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan SDM di ULP harus mampu menjadi simbol keterbukaan kinerja pemerintah. "Karena dengan LPSE ini semua rencana pengadaan sudah ditampilkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sehingga tidak ada pengadaan yang tiba-tiba tanpa rencana," ujarnya.

Pembicara lainnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pembentukan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) menjadi alat kontrol Presiden agar RPJM dan RKP benar-benar dapat diimplementasikan.

Ketua LKPP Agus Prabowo mengatakan saat ini yang masih dibutuhkan LKPP adalah membangun ekosistem bersama Kementerian/Lembaga untuk memudahkan PBJ itu sendiri. “Ekosistem anggaran terutama dengan rezim tahun tunggal, belum cocok dengan PBJ. Lalu sistem audit kita masih terlalu bertumpu pada prosedur, bukan kinerja dan nilai tambah, disamping organisasi pengadaan masih ad-hoc terutama di daerah-daerah,” katanya.