Pemerintah Diminta Ciptakan Regulasi untuk E-Commerce

Suara.com - Pemerintah diminta untuk dapat menciptakan beragam regulasi yang dinilai memudahkan bisnis e-commerce yang dinilai merupakan salah satu bidang bisnis yang tengah berkembang di Indonesia.

"E-commerce merupakan salah satu trend bisnis yang mampu menembus sendi-sendi infrastruktur yang fisik. Bahkan perlahan bisa menggeser swalayan, atau toko-toko offline," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Namun, menurut Bahlil Lahadalia, dalam pelaksanaannya dinilai masih terdapat masalah yang dirasakan oleh para pelaku usaha yang berkecimpung di dalam bisnis e-commerce.

Ketum Hipmi mengemukakan bahwa sejumlah tantangan atau permasalahan tersebut adalah terkait dengan persoalan pembiayaan atau permodalan dari perbankan.

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Hipmi Jakarta Timur Afifuddin Suhaeli Kalla bertekad bakal mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Ibu Kota yang potensinya relatif sangat besar.

Industri kreatif di Ibu Kota makin maju dari tahun ke tahun. Hal ini karena mulai banyak generasi muda yang membangun bisnis-bisnis kreatif dan berani berinovasi, kata Afifuddin Kalla.

Afifuddin memaparkan beragam bisnis di bidang sektor ekonomi kreatif, mulai dari bidang kuliner, fashion, hingga film.

Ia berkeinginan mendorong semangat berwirausaha di kalangan muda dan mendukung bisnis kreatif para pengusaha pemula.

Hal itu, ujar dia, akan dilakukan antar alain dengan mendorong kebijakan kredit yang mudah dan murah untuk para pengusaha pemula.

"Saya dan teman-teman HIPMI akan terus mendukung kreativitas para pengusaha pemula dengan mendorong kredit mudah dan murah. Jika itu terjadi maka akan banyak tumbuh jumlah pengusaha muda," katanya.

Ia juga menyatakan memiliki misi untuk mengembangkan industri kreatif Jakarta hingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga tingkat internasional, salah satunya dengan teknologi digital.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perdagangan berkomitmen memperkuat ekosistem "e-commerce" dan ekonomi kreatif seiring dengan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik (Roadmap E-commerce) 2015 s.d. 2019.

"Roadmap e-commerce disusun untuk mendukung pembangunan ekosistem industri e-commerce lokal agar Indonesia dapay menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020," kata Mendag Enggartiasto Lukita di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (31/10).

Mendag menyebutkan melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, draf itu disusun dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan antara lain Kemendag, Kemenkop dan UKM, Kemenkeu, Kemenhub, BKPM, BI, OJK, Pos Indonesia, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Asosiasi Perusahaan Nasional Pengiriman dan Pengantaran Barang Indonesia (Apeindo) serta pelalu e-commerce. [Antara]