Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) saat ini tengah menyelesaikan pembangunan kelas sementara di Pidie Jaya. "Untuk saat ini yang sangat mendesak yaitu fasilitas-fasilitas publik, salah satunya adalah sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA dan SMK. Kenapa mendesak, karena pada awal Januari mendatang anak-anak harus sudah sekolah dan diharapkan pada awal Januari 2017 bangunan kelas sementara sudah selesai, " terang Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR yang juga Ketua Satgas Infrastruktur untuk Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Danis H. Sumadilaga dalam keterangan tertulis, Minggu (25/12/2016)), saat melihat proses pembangunan kelas sementara SD Masjid di Kecamatan Trienggading, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo dan Ketua Harian Satgas Infrastruktur Rehab/Rekon Aceh Kementerian PUPR Rezeki Peranginangin.
Dikatakannya, sekolah-sekolah yang rusak berat yang sudah terverifikasi oleh tim yang dipimpin oleh Dinas Pendidikan dan Dinas PU Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan didampingi oleh Satgas Kementerian PUPR, BNPB dan BPKP sampai hari ini ada sebanyak 92 sekolah dan 22 yang rusak berat. "Dari 22 sekolah yang rusak berat ada 13 sekolah yang sudah diratakan pihak TNI sebagai prioritas," ujar Danis.
13 sekolah yang mengalami rusak berat tersebut dibagi menjadi 3 zona yakni Zona 1 terdiri dari SD Mesjid, SMPN Tampui, SDN Tampui, PAUD Bunda Kasih, SDN Peulandok yang berlokasi di Kecamatan Trienggading.
Zona 2 yakni SMKN 1, MIN (Madrasah) Paru, SMPN 3, SDN Jiem Jiem berlokasi di Kecamatan Bandar Baru dan SMPN 2 di Kecamatan Pante Raja. Sementara zona 3 terdiri dari SDN Malem Dagang di Kecamatan Ulim, SMKN 1 di Kecamatam Bandar Dua, dan SMPN 1 Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun.
Menurut Danis, fokus Satgas saat ini adalah bagaimana agar bisa sekolah, yaitu tentunya harus dibangun sekolah sementara agar pada awal Januari, proses belajar mengajar bisa berlangsung. "Ini yang akan kita kejar sekolah-sekolah sementara dan sebagian yang belum selesai akan menggunakan tenda dan sudah disiapkan sebanyak 104 buah tenda, "ungkapnya.
Kementerian PUPR dan BUMN sepakat untuk membuat ruangan kelas sementara dengan sistem modular dengan metode knock down. Menggunakan baja ringan dan dilakukan dengan prinsip knock down sehingga apabila tidak digunakan lagi masih dapat dimanfaatkan.
Adapun BUMN yang terlibat baik konstruksi maupun konsultan pengawasnya adalah Waskita Karya, Hutama Karya, Adhi Karya, Nindya Karya, Bina Karya, Wijaya Karya, Brantras Abripraya, PP, Waskita, Yodya Karya dan Virama Karya.
Baca Juga: Pemerintah Salurkan Bantuan Sarana Air Bersih di Bima
