Perbaikan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu modal utama yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menarik investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyampaikan hal ini dalam kunjungan ke PTSP Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan bahwa dalam era kompetisi saat ini reformasi layanan investasi sangat penting. "Mengandalkan potensi daerah saja tidak cukup. Investor akan melihat daerah-daerah mana yang reformis dalam memberikan layanan investasi," ujarnya dalam keterangan resmi kepada media, Rabu (28/12/2016).
Menurut Tom, BKPM akan terus melakukan pemantauan perbaikan layanan investasi yang dilaksanakan di daerah. "Sulut termasuk salah satu provinsi yang mengalami kenaikan investasi cukup signifikan," lanjutnya.
Dari data BKPM, nilai realisasi investasi Sulawesi Utara periode Januari-September 2016 untuk PMDN sebesar Rp164,26 miliar naik 426 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara nilai realisasi investasi PMA periode Januari-September 2016 tercatat 318,30 juta Dolar Amerika Serikat (AS), naik 314 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Hadir mendampingi Kepala BKPM dalam kegiatan peninjauan tersebut antara lain Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara Lynda Watania dan Asisten II Gubernur Sulawesi Utara Sany Parengkuan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara Lynda Watania menambahkan bahwa salah satu perbaikan layanan yang konkret adalah penyatuan dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
"Mulai tahun depan kami akan disatukan dengan Peraturan Gubernur menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, ada perbaikan pembangunan fisik bangunan kantor," jelas Lynda.
Kunjungan kerja Kepala BKPM ke Sulawesi Utara dilakukan dalam rangkaian menghadiri perayaan Natal Nasional yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, beberapa menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara serta peresmian tiga proyek PLTP Pertamina senilai Rp6,18 triliun.
Baca Juga: Kepala BKPM: Investasi Garam di NTT Dukung Swasembada
