Suara.com - Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur gas di Jawa Barat. Sebab saat ini mengalami ketidakseimbangan antara permintaan dan suplai.
"Pertumbuhan industri yang pesat menjadikan permintaan gas di daerah tersebut sangat tinggi. Untuk itu, kami akan terus mendorong pembangunan infrastruktur," katanya Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, IGN Wiratmaja Puja dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (14/1/2017).
Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat permintaan gas paling tinggi, sama seperti Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Pertumbuhan industri yang baik itu, lanjutnya, tentu saja harus diimbangi pembangunan infrastruktur. Beberapa contoh industri yang mengalami peningkatan permintaan, termasuk di antaranya Pupuk Kujang yang meminta penambahan pasokan gas.
Permintaan gas untuk industri di Bandung juga cukup banyak, namun belum ada infrastruktur ke sana. Dengan demikian, permintaan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Selain itu, perkembangan industri di Jawa Barat bagian timur juga membuat permintaan meningkat.
"Karena di Bandung belum ada gas masuk, kita mendorong agar Pertamina dan PGN membuat pipa ke Bandung. Saat ini pembangunan infrastruktur ke Bandung sedang dilakukan feasibility study," kata Wiratmaja.
Untuk memenuhi kebutuhan gas di Jawa Barat bagian timur, Kementerian ESDM juga mendorong pembangunan pipa dari Muara Tawar, Muara Karang menuju Tegalgede. Pertamina dan PGN saat ini sedang membangun pipa tersebut, katanya.
"Untuk sementara, pasokan gas ke beberapa daerah dilakukan dengan mempergunakan tabung dalam bentuk CNG. Untuk meningkatkan suplai, kita juga mendorong ONWJ PHE untuk meningkatkan produksi," lanjut Wiratmaja.
Menurut dia, banyaknya permintaan gas menjadi pertanda menggembirakan. Sebab, berbeda dengan BBM yang sebagian harus impor, gas seluruhnya dihasilkan dari dalam negeri sehingga bisa menghemat devisa. Gas juga ramah lingkungan dan harganya lebih murah dibandingkan BBM.
Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pertumbuhan pasar yang tinggi menyebabkan peningkatan defisit gas. Pada 2013, defisit untuk neraca gas di Jabar sudah mencapai 635 MMSCFD. Defisit tersebut diperkirakan terus meningkat, menjadi 1.450 MMSCFD pada 2020 dan 2.009 MMSCFD pada 2025.
Anggota Dewan Energi Nasional, Profesor Rinaldy Dalimi mendukung upaya Ditjen Migas Kementerian ESDM, yang berupaya mendorong pembangunan infrastruktur gas.
Menurut dia, jika permintaan industri sudah tinggi maka infrastruktur memang harus ditambah. Tetapi harus dilihat dahulu, apakah industri berada di lokasi yang sama dengan sumber gas atau tidak. Jika di lokasi yang dekat, tentu yang dibutuhkan hanya penambahan jumlah pasokan gas. "Tetapi kalau jauh, mau tidak mau harus dengan penambahan infrastruktur," kata Rinaldy. (Antara)
TERPOPULER
