Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN hingga hari ini belum memutuskan skema pendanaan proyek pembangunan kereta ringan (light rail train/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Hingga kini pembangunan LRT masih terkendala karena kurangnya biaya.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan beberapa opsi untuk mendanai proyek tersebut dengan penjamin pemerintah pemerintah untuk pengembalian dana investasi pembangunan proyek tersebut, atau Public Service Obligation atau PSO.
"Dalam dua hari ke depan skemanya akan kita bahas dan kami selesaikan secepatnya," kata Rini saat ditemui di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).
Selain itu, lanjut Rini, pihaknya juga akan melakukan penerbitan sukuk dari badan usaha, atau right issue BUMN sebagai salah satu cara untuk kembali mendapatkan modal untuk masuk dalam pembiayaan proyek LRT ini.
"Kalau ada penjaminnya pemerintah biaya bunganya akan lebih rendah. Pokoknya kami akan selesaikan secepatnya dalam dua hari ini," tegasnya.
Seperti diketahui, proyek LRT di Jakarta hingga saat ini pembangunannya terkendala lantaran masalah pembiayaan. Salah satunya, pengembang yakni Jakpro yang kekurangna dana Rp2 triliun.
Pemerintah hingga saat ini tengah berusaha mencari solusi sumber pendanaan untuk proyek tersebut.
Baca Juga: Jokowi Berharap LRT Palembang Rampung 2018 untuk Asian Games
