Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Rabu (11/12/2017) menggelar rapat koordinasi dengan para stakeholders-nya membahas masalah rencana program kegiatan yang akan dilakukan di tahun anggaran 2017.
Acara yang dihadiri oleh anggota dan pimpinan DPP Organda, Dishub Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, Dishub Kota dan Kabupaten se-Jabodetabek, Direktur Prasarana Ditjen Perhubungan Darat dan Direktur LLA KA Ditjen Perkeretaapian, Dirut KCJ, Transjakarta, PPD, Damri, MRT, LRT Adhi Karya, LRT Jakpro, Rail link, dan MTI dalam rangka Rapat Koordinasi Perhubungan se- Jabodetabek untuk mendiskusikan Rencana Penataan, Pengembangan dan Pembangunan Transportasi di Jabodetabek untuk Tahun Anggaran 2017.
Selama ini masing - masing pemerintah daerah di Jabodetabek sudah melakukan pembangunan bidang transportasi, tetapi masih berjalan sendiri - sendiri dan tidak terintegrasi. Standar yang dibuat pun tidak sama antar satu daerah dengan lainnya. Salah satu contoh dalam pembuatan halte bus Transjakarta, fasilitas halte belum standar, halte yang ada di luar Jakarta fasilitasnya masih tidak seragam.
"Jangankan antar daerah satu dengan lainnya di Jabodetabek, di satu wilayah saja masih tidak sinkron. Di DKI misalnya, sama-sama LRT tapi tidak ada saling diskusi. Masing-masing asyik membangun tanpa memikirkan mau naik LRT yang dibangun Jakpro samakah dengan yang dibangun oleh Adikarya? Harus naik apa dulu untuk sampai ke stasiunnya? Setelah turun dari LRT, trus naik apa untuk sampai di titik akhir tujuan. Itu harus dipikirkan dan diintegrasikan," Kata Kepala BPTJ Elly Adriani Sinaga saat menyampaikan sambutan pembukaan Rakornis tersebut.
Masing-masing stakeholder yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan transportasi Jabodetabek telah mempunyai APBN/APBD maupun sumber pendanaan lain untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017. Selama ini BPTJ telah melakukan koordinasi secara intensif dan rencana pembangunan dan pengembangan transportasi se-Jabodetabek sebenarnya sudah dicantumkan di dalam RITJ.
Integrasi dan sinkronisasi program kegiatan merupakan aspek yang harus pertama yang diselesaikan agar integrasi transportasi dapat terbangun secara efektif dan efisien. "Kalau tidak diingegrasikan bisa duplikasi kegiatan dan seperti sekarang ini, bisa merepotkan pangguna jasa transportasi," kata Elly.
Dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi (Rakor) tersebut, Elly juga mengatakan ada beberapa hal penting yang akan dilakukan oleh BPTJ untuk pembangunan dan pengembangan transportasi Jabodetabek Tahun Anggaran 2017 ini.
Beberapa diantaranya yaitu Pembangunan ATCS Terintegrasi, Pembangunan Fasilitas Keselamatan untuk Jalan Nasional, Pembangunan Database untuk Transportasi Se-Jabodetabek, Pengadaan Alat Komunikasi Pengawasan, Pengadaan Alat Survey termasuk Mobil Survey, dan Pengadaan Software Evaluasi Andalalin.
"Selain pembangunan tersebut, kita juga akan menyusun beberapa konsep penyelesaian masalah lalu lintas dan angkutan, yang outputnya berupa Pedoman, Masterplan atau Pengawasan," kata Elly.
Output yang berupa pedoman, masterplan dan pengawasan tersebut, menurut Elly akan dibagi menjadi Penataan Permasalahan Angkutan dan Penataan Permasalahan Terminal.
"Penataan Angkutan itu berupa Review ijin trayek dan pembenahan ijin. Untuk Penataan Terminal mencukup pembenahan komposisi, kualitas SDM, dan pengelolaannya. Jadi bukan hanya di pembenahan di daerah lingkungan kerja (DLKr) tapi juga pada Daerah Pengawasan.
Khusus untuk Pengelolaan Terminal, Elly juga mengatakan akan tetap dilakukan oleh daerah. "Sebagaimana surat yang sudah kami sampaikan, sambil menunggu selesainya proses penyerahan aset, pengelolaan terminal sementara tetap dilakukan oleh Daerah," papar Elly.
Untuk program Pengembangan Angkutan, Elly memaparkan nanti bentuknya berupa Ekstensi Transjakarta atau Transjabodetabek mulai dari bus track, halte, dan Detailed Engineering Desaign yang akan dibangun pada 2018.
Dalam Rakor tersebut, Elly juga menjelaskan bahwa Angkutan Permukiman harus terus digiatkan.
TERPOPULER
