Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meminta bantuan politik kepada DPR membantu pemerintah untuk mendorong perbankan di Indonesia di tahun 2017 ini menyalurkan Kredit Usaha Rakyat atau KUR kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah.
Pasalnya, sepanjang 2016, penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan bukan sektor produktif. Hal tersebu diungkapkan Agus saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).
“Kami ingin parlemen memberi dukungan politik di sini. Kalau Indonesia tidak memberi perhatian pada UMKM maka rencana untuk membangun secara inklusif dengan mempersempit gap antara si kaya dan miskin tidak akan tercapai," kata Agus.
Pasalnya, hingga saat ini masih ada sekitar 17 bank swasta yang belum memenuhi target minimal penyaluran kredit untuk usaha ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Bank-bank itu umumnya masuk dalam kelompok Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) I yang modal intinya di bawah Rp 1 triliun dan BUKU II yang modal intinya antara Rp 1-5 triliun.
“Padahal dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14 tahun 2015 mewajibkan perbankan menyalurkan kredit ke UMKM minimal 20 persen dari portfolionya. Tetapi, setelah lima tahun peraturan itu berlaku, rata-rata penyaluran kredit perbankan ke UMKM hanya 19,4 persen dari portfolio. Maka dari itu kami meminta bantuan kepada DPR mendorong hal ini,” ujarnya.
