Suara.com - Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK Dumoly F. Pardede mengungkapkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga saat ini ada 600 perusahaan financial technology (fintech) di Indonesia.
Pelaku fintech tersebut termasuk para pelaku industri e-commerce dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Namun sayangnya, baru 157 perusahaan yang sudah melapor ke OJK bahwa mereka termasuk dalam perusahaan Fintech.
"Yang terdaftar fintech arti luas, 157 fintech yang melapor. Mereka belum kita verifikasi belum dikasih pengesahan, pendaftaran dan masih diidentifikasi mana yang kita masukan mana yang tidak," kata Dumoly di gedung Dhanapala,Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2017).
Menurutnya, dari 157 fintech yang melapor ke OJK, diperkirakan hanya 120 fintech yang lolos dalam verifikasi dan pengesahan sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dengan skema peer to peer lending.
"Maka POJK ini akan verifikasi mana yang masuk layanan jasa keuangan, pinjam meminjam berbasis teknologi, mudah-mudahan lebih kurang 100-120 perkiraan kami segitu," katanya.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap kepada perusahaan-perusahaan yang berbasis financial technology untuk segera melaporkan kepada OJK agar perkembangan Fintech di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.
"Jadi perusahaan Fintech bisa langsung datang ke kantor OJK daerah atau Jakarta. Lalu juga harus berbadan hukum. Fintech juga harus segera mendafrtarkan diri paling lambat enam bulan setelah regulasi POJK ini keluar. Agar perkembangan Fintech ini bisa didata dan diawasi oleh OJK," kata Dumoly.
Baca Juga: Ombudsman: Pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Melanggar Hukum
