Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, terdapat sejumlah peningkatan kerjasama internasional dalam bidang perpajakan sebagai hasil pertemuannya dengan para gubernur bank sentral negara-negara G-20 di Jerman, pekan lalu.
”Ada peningkatan kerjasama bidang perpajakan Internasional seperti Automatic Exchange of Information,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pres di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2017).
Selain itu, kata dia, pertemuan itu juga menekankan pentingnya memerangi base erosion and profit shifting (BEPS) pada berbagai sumber sumber perpajakan masing-masing negara.
BEPS adalah strategi perencanaan pajak yang memanfaatkan kejomplangan dan kelemahan pada sistem perundang-undangan perpajakan domestik, untuk mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak rendah atau bahkan sama sekali bebas pajak. Pendek kata, BEPS adalah cara yang kerap dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak.
Selain itu, lanjut Ani, pengampu kebijakan sektor keuangan negara di seluruh negara menyepakati mengeliminasi aspek-aspek ketidakpastian yang bisa menimbulkan ekses padad sektor moneter.
Ani mengakui, dalam pertemuan tersebut, setiap negara yang terlibat mengkhawatirkan skema perekonomian global yang kerap berada di titik kontingensi alias tidak pasti. Fenomena itu seringkali terjadi setidaknya sejak perekonomian dunia diterpa krisis sejak dasawarsa pertama abad ke-21.
"Semuanya bertujuan untuk stabilisasi perekonomian global maupun di masing-masing negara. Aspek-aspek ketidakpastian itu lazim ada di lingkungan perekonomian internasional. Kalau masing-masing negara memperketat peraturan dan menjaga pertumbuhan ekonomi, ekses ketidakpastian di tingkat global tak bakal memengaruhi,” jelasnya.
Baca Juga: Kasus 'Koboi Senayan', Pelaku Penembakan Irenius Masih Misterius
