REGIONAL:
Pemerintah terus melakukan pemerataan jangkauan bantuan sosial non tunai. Tidak hanya menyasar keluarga miskin di wilayah perkotaaan namun juga daerah perbatasan dan wilayah kepulauan Indonesia.
Sedikitnya 43.123 keluarga di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menerima bansos dengan memanfaatkan teknologi perbankan. Total bansos non tunai yang disalurkan mencapai Rp62,9 miliar terdiri dari PKH Non Tunai senilai Rp20,09 miliar untuk 10.631 keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejumlah Rp42,8 miliar untuk 32.493 keluarga.
Penyerahan secara simbolis dilakukan Presiden Joko Widodo dihadapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (23/3/2017).
Penyerahan PKH Non Tunai ini, bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).
Secara keseluruhan total bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk Kota Batam sejumlah Rp64,1 miliar, terdiri dari PKH Non Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bansos lanjut usia, bansos disabilitas, bansos KUBE jasa, dan bansos E-Warong.
"Kita ingin kedepan seluruh anak Indonesia sehat dan cerdas, karena persaingan 20-30 tahun kedepan akan semakin berat. Bukan antar kota atau kabupaten lagi tapi antar negara. Jadi harus disiapkan betul anak-anak kita biar bisa memenangkan persaingan tersebut," pesan Presiden.
"Disana pintar kita harus lebih pintar, disana maju kita harus lebih maju. Itu yang namanya bersaing," tambah Jokowi.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran bansos PKH dan BPNT di seluruh Kecamatan di Kota Batam telah menggunakan fasilitas perbankan. Ia yakin skema bantuan sosial non tunai yang dilakukan Kementerian Sosial mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
Khofifah mengungkapkan percepatan keuangan inklusif yang dilakukan Kemensos lewat E-Warong PKH berkontribusi bagi target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang.
"Akhir tahun 2017, 3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten dapat menikmati aksesibilitas perbankan," tuturnya.
Menurut Khofifah, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.
Ditambahkan, intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Karena bantuan sosial dan subsidi diintegrasikan dalam satu kartu yaitu Kartu keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung bansos PKH, Pangan, Subsidi LPG 3Kg, dan subsidi listrik.
"Penyaluran bantuan nontunai sangat efektif mengajarkan masyarakat untuk menyimpan uang bantuan dalam tabungan. Jadi tidak serta merta diambil semua saat bansos ditransfer," imbuhnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
TERPOPULER
