Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai kini menjangkau wilayah Perbatasan RI - Malaysia. Sedikitnya 16.957 keluarga di Provinsi Kalimantan Barat menerima bansos dengan memanfaatkan teknologi perbankan. Total bansos non tunai yang disalurkan mencapai Rp32 miliar.
Penyerahan secara simbolis dilakukan Presiden Joko Widodo dihadapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Sebelum mengunjungi Kabupaten Mempawah, terlebih dahulu Presiden bersama rombongan mengunjungi Kabupaten Kapuas Hulu, Sambas, dan Singkawang.
Penyerahan PKH Non Tunai ini, bersamaan dengan penyerahan paket bantuan sosial lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).
"Hati-hati, uang ini bukan untuk beli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan nanti dicabut," kata Presiden Joko Widodo, Sabtu (18/3/2017).
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada delapan kecamatan di wilayah perbatasan RI- Malaysia yang menjadi lokasi pencairan dalam kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Barat ini. Delapan kecamatan itu masing-masing masuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu (3 Kecamatan), Sambas (2 Kecamatan), dan Mempawah (3 Kecamatan).
Diterangkan, dari 172 kecamatan di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi lokasi sasaran PKH, sudah 24 kecamatan yang telah mengintegrasikan penyaluran bansos secara non tunai. Sementara secara keseluruhan nilai total bansos yang disalurkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp464,9 miliar, terdiri dari bansos PKH, beras sejahtera, bansos lanjut usia, bansos disabilitas, dan hibah dalam negeri.
"Ini bagian dari upaya pemerataan jangkauan bansos non tunai sesuai strategi nasional keuangan inklusif. Jadi tidak hanya di wilayah perkotaan saja namun hingga wilayah perbatasan," ungkap Khofifah.
Khusus untuk PKH lanjut Khofifah, baik KPM maupun dana yang digelontorkan untuk Kalimantan Barat meningkat tajam dari tahun 2016. Bila sebelumnya total bantuan PKH hanya Rp97,9 miliar dengan jangkauan sebanyak 46.478 maka di tahun 2017 jumlahnya meningkat menjadi Rp156,6 miliar dan menjangkau lebih dari 82.897 KPM.
"Harapannya semakin luas jangkauan penerima bansos maka semakin mempercepat pula upaya penurunan kemiskinan di Indonesia," imbuhnya.
Pemda Harus Lebih Agresif
Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga meminta Pemerintah Daerah lebih agresif dalam melakukan penyisiran guna mengetahui keberadaan warga yang berhak atau eligible menerima perlindungan sosial berupa bantuan sosial (bansos).
"Pemerintah daerah harus memastikan setiap anak dan warga kurang mampu di wilayahnya terdata dan mendapatkan perlindungan sosial," ungkap Khofifah.
Khofifah menegaskan, setiap anak dan warga kurang mampu berhak mendapatkan perlindungan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Beras Sejahtera (Rastra). Ia mencontohkan, untuk KIS diberikan kepada keluarga kurang mampu agar bisa mengakses layanan kesehatan.
Sedangkan, Rastra agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan, yaitu beras sebagai makanan pokok. Selanjutnya, untuk PKH diberikan kepada warga kurang mampu dengan basis keluarga, dan KIP diperuntukan bagi anak dari keluarga kurang mampu yang berusia 6-21 tahun atau usia sekolah.
TERPOPULER
