Hampir Setengah Aset Negara Dikuasai 1 Persen Kelompok Terkaya

Adhitya Himawan

Selasa, 25 April 2017 | 06:28 WIB
Hampir Setengah Aset Negara Dikuasai 1 Persen Kelompok Terkaya
Aktivitas warga miskin yang tinggal di kolong flyover Kampung Lodan, Jakarta, Selasa (5/1). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Salah satu persoalan pelik dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah mengatasi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin.

Menurut data statistik yang dikeluarkan Global Wealth Report 2016 dari Credit Suisse, ketidakmerataan ekonomi Indonesia mencapai 49,3 persen. Itu artinya hampir setengah aset negara dikuasai satu persen kelompok terkaya nasional.

Gambaran angka-angka seperti itu tentu bisa dikatakan tak ideal bagi kondisi keadilan sosial ekonomi di Tanah Air.

Tampaknya demokrasi yang relatif lebih berfungsi dan berjalan sesuai dengan yang diidealkan belum memberikan efek yang berarti dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.

India yang dikenal sebagai negara demokratis juga mengalami kesenjangan ekonomi yang tinggi, bahkan lebih mencolok dibandingkan Indonesia.

Menurut catatan Bank Investasi Swiss itu, 58,4 persen kekayaan negeri itu dikuasai oleh satu persen orang kaya di sana.

Tampaknya, korelasi antara demokrasi dan kesenjangan ekonomi tak selalu positif sebab banyak negara-negara demokratis yang berhasil dalam mengatasi kesenjangan ekonominya.

Terkait dengan isu kesenjangan ekonomi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin melontarkan pernyataan yang mewarnai media massa.

Dia mengatakan kesenjangan ekonomi yang begitu besar antara orang kaya dan miskin di Tanah Air bisa menciptakan radikalisme.

baca juga

Tampaknya pernyataan semacam itu juga pernah dilontarkan pengamat politik ketika Amrozi tertangkap sebagai salah satu pelaku dalam aksi bom Bali.

Kemiskinan membuat seseorang menjadi berjiwa militan dan radikal. Hanya dengan diberi upah Rp500 ribu, seseorang sudah nekat untuk melakukan tindakan kekerasan, apalagi jika ditopang oleh indoktrinasi yang memompa sentimen keagamaan yang bersangkutan.

Itu sebabnya, Ma'ruf merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonom bisa menimbulkan radikalisme, konflik ekonomi dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu harus dihilangkan atau paling tidak diperkecil, kata Ma'ruf di forum Kongres Ekonomi Umat (KEU) di Jakarta.

Dia mengatakan jika masyarakat sudah makmur maka semua paham radikal bisa hilang dan tidak ada lagi yang merusak kesatuan dan keutuhan bangsa.

Secara umum, apa yang dilontarkan Ma'ruf bisa dipahami. Namun, ada juga anomali yang dialami oleh orang-orang tertentu, yang tergolong unik.

Sebagai contoh yang paling fenomenal adalah apa yang dialami Osamah Bin Laden, tokoh Al Qaedah, yang memilih tinggal di gua-gua Afghanistan daripada menikmati kehidupan mewah di kastil keluarga kerajaan Arab Saudi.

Pada pihak lain, ada juga orang-orang miskin yang tetap menjalankan hidupnya dengan tingkat perilaku yang sangat moderat, jauh dari radikal. Dalam jagat kehidupan kaum yuhud, kaum astetik, di semua komunitas keimanan di mana pun, kemiskinan bukanlah pemicu perilaku radikal yang mengguncang tatanan yang damai.

Namun, apa yang disampaikan oleh Ma'ruf agaknya pararel dengan apa yang diyakini oleh beberapa ilmuwan politik ketika berbicara situasi era dasawarsa 1960-1970an dalam melakukan analisis terhadap fenomena kebangkitan komunisme.

Pada komunitas yang didera kemiskinanlah, benih-benih militanisme dan radikalisme komunis akan tumbuh dengan subur. Untuk itu salah satu usaha mengeliminasinya adalah mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Kesenjangan ekonomi jelas harus diatasi dengan campur tangan pemerintah dengan menelurkan kebijakan-kebijakan yang prorakyat miskin.

Pemberian bantuan kepada kelompok orang miskin dalam bentuk bantuan pendidikan dan kesehatan serta bantuan kredit usaha mikro telah dilakukan dari tahun ke tahun. Namun, pengaruhnya pada pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

Problem serius yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi di Tanah Air antara lain terjadinya eksploitasi kekayaan alam yang bernilai ekonomis sangat tinggi oleh kalangan pemodal besar dan menginvestasikan kembali kekayaan hasil eksploitasi alam itu dalam bentuk usaha ekonomi padat modal yang tak bersinggungan dengan kebanyakan orang miskin.

Sebagai contoh yang sangat mencolok adalah penggerusan sumber-sumber ekonomi bidang pertambangan. Para penikmat hasil tambang emas dan tembaga di Papua, misalnya, bukanlah mayoritas warga Papua yang miskin tapi kapitalis pemodal dan segelintir kaum eksekutif yang menjalankan perusahaan tambang itu.

Tampaknya, fenomena kesenjangan ekonomi yang tergolong tinggi saat ini oleh pemerintahan Joko Widodo diatasi dengan melakukan kebijakan yang belum disentuh oleh pemerintahan sebelumnya: membangun banyak infrastruktur terutama di wilayah timur Indonesia .

Pemberian akses penguasaan tanah kepada kelompok orang miskin lewat sertifikasi tanah-tanah adat juga diharapkan menjadi jalan untuk memperoleh modal kerja bagi kalangan masyarakat bawah.

Namun kekuatan negara dalam menanggulangi kesenjangan ekonomi memang tak selalu efektif sebab yang menjadi batu penghalang bukan hanya faktor ekonomi internal tapi juga eksternal.

Ketika ekonomi global mengalami gejolak, entah berupa krisis harga minyak atau akibat resesi dunia, tingkat kesenjangan ekonomi bisa secara cepat mengalami peningkatan.

Di tataran internal, kesenjangan ekonomi juga bisa dipicu oleh faktor-faktor nonekonomi seperti kestabilan politik yang rentan karena persaingan politik menjelang kontestasi perebutan kekuasaan politik.

Pada akhirnya kesenjangan ekonomi yang tinggi jelas menjadi persoalan bangsa yang di dalamnya berkelindan antara problem politik dan ekonomi.

Itu sebabnya, kadang demokrasi sepintas lalu kentara sebagai sistem politik yang kurang kondusif untuk mengatasi persoalan kesenjangan ekonomi.

Namun, dalam jangka panjang, otokratisme terbukti secara pasti memorakporandakan hasil-hasil pembangunan yang sebelumnya tampak impresif. Itulah yang bica disaksikan selama hidup di bawah rezim Orde Baru. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Khofifah: Kemiskinan di Desa Dua Kali Lipat Dibanding Kota

Khofifah: Kemiskinan di Desa Dua Kali Lipat Dibanding Kota

Bisnis | Jum'at, 14 April 2017 | 14:43 WIB

Kemensos Siapkan Peta Jalan Jangkau 10 Juta Penerima PKH dan BPNT

Kemensos Siapkan Peta Jalan Jangkau 10 Juta Penerima PKH dan BPNT

Bisnis | Sabtu, 08 April 2017 | 20:13 WIB

Mensos: SISKADASATU Efektif untuk Verivali Data Kemiskinan

Mensos: SISKADASATU Efektif untuk Verivali Data Kemiskinan

Bisnis | Kamis, 06 April 2017 | 20:25 WIB

MUI dan Jokowi Prihatin dengan Kesenjangan Ekonomi Indonesia

MUI dan Jokowi Prihatin dengan Kesenjangan Ekonomi Indonesia

Bisnis | Kamis, 30 Maret 2017 | 21:40 WIB

Jokowi akan Fokus Atasi Ketimpangan Desa dengan Kota

Jokowi akan Fokus Atasi Ketimpangan Desa dengan Kota

Bisnis | Rabu, 29 Maret 2017 | 22:16 WIB

Jokowi Minta Pengusaha Muda Bantu Atasi Kesenjangan Ekonomi

Jokowi Minta Pengusaha Muda Bantu Atasi Kesenjangan Ekonomi

Bisnis | Senin, 27 Maret 2017 | 15:28 WIB

Jokowi Akan Luncurkan Program Pemerataan atasi Ketimpangan

Jokowi Akan Luncurkan Program Pemerataan atasi Ketimpangan

Bisnis | Senin, 27 Maret 2017 | 14:44 WIB

Muslimat NU Fokus Tangani Kemiskinan di Perdesaan

Muslimat NU Fokus Tangani Kemiskinan di Perdesaan

Bisnis | Senin, 27 Maret 2017 | 04:30 WIB

Jokowi: Reformasi Agraria Adalah Upaya Wujudkan Keadilan Sosial

Jokowi: Reformasi Agraria Adalah Upaya Wujudkan Keadilan Sosial

Bisnis | Senin, 27 Maret 2017 | 02:30 WIB

Jokowi Yakin Reformasi Agraria Atasi Kemiskinan di Pedesaan

Jokowi Yakin Reformasi Agraria Atasi Kemiskinan di Pedesaan

Bisnis | Kamis, 23 Maret 2017 | 07:15 WIB

Terkini

Download Logo Hari Guru 2026 di Mana? Ini Link Resminya dari Kemendikdasmen

Download Logo Hari Guru 2026 di Mana? Ini Link Resminya dari Kemendikdasmen

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 11:10 WIB

Gagas Garis Poetih 2027, Ivan Gunawan Dorong Industri Mode Tembus Batas Panggung Runway

Gagas Garis Poetih 2027, Ivan Gunawan Dorong Industri Mode Tembus Batas Panggung Runway

Entertainment | Kamis, 19 November 2026 | 11:07 WIB

Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status

Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status

Jakarta | Kamis, 19 November 2026 | 11:07 WIB

Terusir dari JIS, Persija Rayakan Ulang Tahun ke-98 di Stadion Berjarak 75 Km dari Jakarta

Terusir dari JIS, Persija Rayakan Ulang Tahun ke-98 di Stadion Berjarak 75 Km dari Jakarta

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 11:05 WIB

Ketika John Herdman Kepincut Zanadin dan Arlyansyah Lewat Gol Uji Coba Timnas Indonesia

Ketika John Herdman Kepincut Zanadin dan Arlyansyah Lewat Gol Uji Coba Timnas Indonesia

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 11:04 WIB

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan

News | Kamis, 19 November 2026 | 11:03 WIB

Breadcrumbing dalam Hubungan: Diberi Harapan, tapi Bukan Kepastian

Breadcrumbing dalam Hubungan: Diberi Harapan, tapi Bukan Kepastian

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 11:00 WIB

Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan, 5 Rumah Pompa Dikebut hingga Normalisasi Sungai

Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan, 5 Rumah Pompa Dikebut hingga Normalisasi Sungai

News | Kamis, 19 November 2026 | 10:58 WIB

Instansi Apa Saja yang Buka CPNS 2026? Ini Daftar dan Formasi Prioritasnya

Instansi Apa Saja yang Buka CPNS 2026? Ini Daftar dan Formasi Prioritasnya

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 10:57 WIB

Penentuan Nasib RUU Perampasan Aset: 254 Anggota DPR Hadir Fisik di Paripurna, Rapat Dipimpin Puan

Penentuan Nasib RUU Perampasan Aset: 254 Anggota DPR Hadir Fisik di Paripurna, Rapat Dipimpin Puan

News | Kamis, 19 November 2026 | 10:54 WIB

×