Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan civitas akademika agar tidak bersikap apatis dan apolitis terhadap kondisi bangsa. Sebaliknya, harus turut berpartisipasi penuh sebagai penggerak dan pengawal pembangunan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Khofifah dalam kuliah umum di Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (14/4). Kuliah umum yang mengangkat tema "Urgensi Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Menanggulangi Masalah-Masalah Sosial" tersebut diikuti ratusan mahasiswa dan dosen pengajar.
"Kebanyakan civitas akademika utamanya mahasiswa mengambil jarak dengan partai politik, kurang peduli dengan kondisi kekinian bangsa dan eksklusif," ujarnya.
Menurut Khofifah, saat ini juga ditemukan gaya hidup hedonisme dan konsumerisme di kalangan mahasiswa, inilah yang membuat masih adanya sebagian mahasiswa di negeri ini yang kurang progresif, tidak kritis, bahkan ada yang tidak memiliki orientasi yang jelas, tidak memiliki kepedulian sosial, dan lain sebagainya. Padahal, sebagai linkage actor yang memiliki energi besar, mahasiswa harus mampu mengagregasi kepentingan rakyat.
Khofifah mengajak mahasiswa agar selain menuntut ilmu dan mendapatkan prestasi akademik setinggi-tingginya juga memiliki peran yang signifikan dalam membangun bangsa ini.
"Peduli sosial tidak cukup kalau tidak berbekal ilmu, juga sebaliknya. Jadi keduanya harus berjalan beriringan, karena menangani kemiskinan juga membutuhkan pendekatan multidisiplin ilmu," imbuhnya.
Sementara itu terkait desa mandiri, Khofifah mengatakan kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi diimplementasikan saat mahasiswa melaksanakan kuliah kerja nyata.
Nantinya mahasiswa melakukan berbagai program kegiatan untuk mengatasi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Hal ini sangat penting, mengingat mereka tidak sekadar membangun desa dan menjadikannya mandiri namun turut membangun negeri. "Ditambah terkait pentingnya daya saing, ini peran perguruan tinggi sangat penting," ujarnya.
Khofifah mengatakan, mahasiswa bisa ikut membantu pemerintah antara lain melalui kemitraan dengan Kementerian Sosial dalam melakukan penyisiran terhadap masyarakat miskin di desa tempatnya KKN. Dengan demikian, tidak ada masyarakat miskin yang tercecer yang tidak memperoleh bantuan sosial sebagaimana amanat nawacita.
Namun, Ia berharap KKN di satu titik desa bisa dilaksanakan secara terus menerus. Minimal dua sampai tiga tahun hingga desa tersebut menjadi desa mandiri dan berdaya .
Penyisiran secara terus menerus ini, kata dia, akan semakin mempercepat penanganan kemiskinan di daerah tersebut. Khofifah menambahkan desa menjadi sasaran utama karena angka kemiskinan di desa dua kali lipat lebih tinggi daripada di kota. Aksesibilitas terhadap layanan publik pun sangat minim.
"Prosentase penduduk miskin di desa mencapai 13,96 persen, sementara di Kota hanya 7,73 persen. Artinya jumlah penduduk miskin di desa dua kali lipat lebih banyak," terangnya.
TERPOPULER
