Presiden Joko Widodo menyinggung mengenai penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kaitannya dengan program prioritas pemerintah. Sebagaimana diketahui, prioritas pemerintah saat ini ialah membangun infrastruktur secara merata agar Indonesia mampu meningkatkan daya saing.
Prioritas tersebut tentunya membutuhkan dana yang sangat besar. "Hal ini dapat dicapai bila Indonesia mampu mendatangkan dan melayani para investor, baik lokal maupun asing, dengan baik," kata Presiden Jokowi saat meresmikan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS) Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (26/5/2017).
Ia pun turut menyinggung soal sekuritisasi untuk membiayai proyek pembangunan.
"Kalau sudah bangun tol, sudah jadi, segera itu dijual. Misalnya bangun Rp10 triliun, dijual Rp30 triliun, bangun lagi di tempat lain, jadi lagi, jual lagi. Yang dulu-dulu BUMN kita senangnya memiliki. Setiap bulan dapat pendapatan dari tol itu. Itu sudah kuno. Negara kita membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa. Kalau tidak ada sekuritisasi tidak akan jalan infrastruktur itu," ujar Presiden menegaskan.
Oleh karenanya, Presiden kembali menginstruksikan jajarannya agar mengupayakan perizinan dan kemudahan berusaha di masing-masing daerahnya. Sebab, kebiasaan yang selama ini terjadi ialah antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota misalnya memiliki aturan-aturan dan standar sendiri hingga pada akhirnya menyulitkan masuknya investasi.
Diperlukan adanya keselarasan peraturan dari pemerintah pusat hingga ke daerah.
"Kita harus sadar bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, jangan kita terpecah oleh aturan-aturan tadi yang membuat standar-standar sendiri," tutup Jokowi.
