Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Salah satu strategi utama dari Presiden Jokowi adalah mempercepat proyek pembangunan infrastruktur.
"Butuh dana hingga Rp5000 triliun untuk membangun infrastruktur secara massif di seluruh Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, di Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Sumber pendanaan untuk pembangunan proyek infrastruktur digunakan sebagaian kecil dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selebihnya, mengandalkan partisipasi investor lokal maupun dari luar negeri.
"Tapi keadaan Ekonomi global yang masih mengalami krisis dan tidak menguntungkan bagi pemerintahan Joko Widodo dalam merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur dan akhirnya masih hanya dalam taraf ground breaking saja," ujar Arief.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN tersebut menuturkan banyak proyek infrastruktur era Jokowi yang mangkrak dan berusaha mencari pendanaanya.
Disisi lain, nasib sektor indutri manufakturing yang dalam dua tahun terakhir juga memperihatikankan banyak tutup alias bangkrut ,yang berimbas pada PHK dimana mana terhadap Buruh .
Bangkrutnya Industri manufaktur tidal lepas dari kebijakan Presiden Jokowi yang menaikan tarif dasar listrik (TDL) dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Ini ditambah dengan kegagalan pemerintah dalam melindungi industri national terhadap serangan produk produk impor dari Cina. Contoh saja industri besi dan baja yang sudah banyak tutup akibat serbuan impor besi dari Cina.
Sementara investasi yang dijanjikan dari RRC pun mengharuskan Indonesia mengizinkan pengunaan tenaga kerja dari Cina tanpa ada batasan jumlahnya dan job description yang diperbolehkan.
"Hari Buruh selalu menjadi sebuah hari untuk meneriakkan tuntutan kenaikan upah buruh dan penghapusan sistim kerja outsourcing yang banyak merugikan tingkat kesejahteraan buruh. Tapi sebaiknya mulai hari ini harus kita teriakkan selamatkan industri nasional dari kebangkrutan,tolak Tenaga kerja Asing (TKA) sebagai kompensasi investasi dari Cina di Indonesia," tutur Arief.
Begitu juga buruh tani dan nelayan yang kehidupannya makin jauh dari kesejahteraannya akibat kegagalan Jokowi dalam menciptakan swasembada pangan. Ini diakibatkan oleh serbuan impor pangan yang jumlahnya hampir ratusan triliun Rupiah. "Sehingga meyebabkan buruh tani dan nelayan Indonesia tidak menikmati pendapatan yang sejahtera," tutupnya.
TERPOPULER
