Suara.com - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional atau PSN.
Dalam Perpres baru tersebut, total PSN bertambah, dari 225 menjadi 245 proyek. Bertambahnya PSN tersebut membuat nilai investasi mengalami kenaikan dari Rp 3.064 triliun menjadi Rp 4.197 triliun.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Percepatann Penyediaan Infrastruktur Prioritas Wahyu Utomo mengatakan pendanaan tersebut mengandalkan dari tiga sumber. Itu untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut.
"Jadi ada tiga sumber dana untuk mewujudkan PSN ini. Yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BUMN dan BUMD serta dari pihak swasta," kata Wahyu di Jakarta, Kamis (6/7/2017).
Namun, lanjut Wahyu, pemerintah tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dari APBN. Pemerintah membutuhkan peran ekstra dari investor swasta, BUMN dan BUMD.
"Berdasarkan kemampuan APBN kita, itu hanya Rp525 triliun yang bisa kita gunakan. Sisanya dari BUMN Rp1.258 triliun, dan swasta Rp2.414 triliun," ujarnya.
Adapun proyek baru termasuk ke dalam daftar proyek prioritas meliputi 2 proyek jalan tol, 2 proyek ketenagalistrikan, 2 proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, 4 proyek minyak dan gas (migas) serta 1 proyek perkeretaapian.
Selain itu, ada 2 proyek perluasan cakupan, proyek Tol Trans Sumatera dan proyek PLTU Mulut Tambang.
Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Digenjot untuk Pertumbuhan Ekonomi
