Mulai 1 Oktober 2017, pembayaran di gerbang tol yang ada di Jabodetabek dilakukan secara non tunai dengan menggunakan uang elektronik.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi antrian yang kerap terjadi di gerbang tol.
"Presiden telah memberikan arahan yang tegas dan jelas pada bulan April 2016 terkait transaksi pembayaran di jalan tol agar antrian di gerbang tol dihilangkan," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2017).
Sugeng menjelaskan, selain mengurai kemacetan, pembayaran tol secara non tunai ini bertujuan mengurangi penggunaan uang kertas untuk bertransaksi, Khususnya di jalan tol yang penetrasinya masih rendah.
Sugeng mengungkapkan, penetrasi penggunaan nontunai di ruas jalan tol Jabodetabek saat ini mencapai 33 persen. Secara nasional, baru sebesar 28 persen. Sementara targetnya 100 persen di Oktober 2017.
"Kami ingin capai target itu. Selain itu juga, kami ingin mengubah kultur, karena di luar negeri, terutama di negara-negara maju sudah diterapkan. Nanti akan law enforcement (penegakkan hukum)," ujar Sugeng.
Menurutnya, saat ini sudah ada empat bank yang terlibat dalam proyek tersebut, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk.
"Nanti Desember, ada tiga bank join yakni Bank DKI, Nobu Bank, dan Bank Mega. Jadi sistem yang diterapkan di jalan tol sudah bisa membaca sistem-sistem yang dikeluarkan bank penerbit e-money, sehingga semua bisa ikut di bisnis itu," kata Sugeng.
