Jokowi Klaim Kemiskinan Menurun, Demokrat: Ekonomi Kian Parah

Ketika menyampaikan nota keuangan dalam Rapat Paripurna DPR pada pembukaan masa sidang 2017-2018 di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017), Presiden Joko Widodo menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia menurun seiring dengan terjaganya inflasi dan tumbuhnya perekonomian Tanah Air.  "Pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin terhitung 28,59 juta orang dan pada Maret 2017 turun menjadi 27,77 juta orang. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik," kata Jokowi. 

Tetapi Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat Agus Hermanto memiliki catatan yang menunjukkan hal sebaliknya.

"Kalau kami melihat, yang dirasakan masyarakat, itu keadaan ekonomi kita makin parah, makin sulit. Angka-angkanya yang disebutkan memang bagus semoga angkanya juga betul," kata Agus di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). 

"Tetapi memang kenyataannya juga yang dirasakan oleh masyarakat ini cukup tinggi (ketimpangan). Tentu angkanya menjadi pegangan dan kita melakukan pengawasan supaya pemerintah juga melaksanakan keekonomian ini menjadi jauh lebih bagus," Agus menambahkan. 

Namun, menurut dia, data yang disampaikan Jokowi tentu sudah melalui penelitian yang dilakukan pusat statistika. 

"Namun, saya tahu persis daya beli masyarakat menengah ke bawah. Bisa dibuktikan dengan angka itu, pasti menurun.  Itu kalau daya beli masyarakat menengah ke bawah," kata Agus.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menilai data yang ditampilkan tersebut tidak sesuai kenyataan yang ada. Kenyataannya, menurut Fadli, rakyat masih hidup susah.‎
"Di masyarakat merasakan hidup makin menderita, makin susah. Jadi Presiden harus memeriksa kenyataan yang ada di masyakarat. Jangan hanya dari angka saja," kata Fadli.

Fadli kemudian menyontohkan hasil kunjungan kerja ke daerah. Di daerah yang dikunjungi Fadli, katanya, masih banyak warga susah memenuhi kebutuhan sandang dan pangan.

‎"Itu kenyataan. Pak Jokowi jangan tutupi kenyataan dengan angka-angka," katanya.

Dia menyarankan supaya data yang ditampilkan Jokowi dicek ulang lagi.

"Jangan kenyataan ditutupi angka-angka. Nah angka ini datangnya mungkin bukan dari Presiden, tapi dari bawahannya. Harus diperiksa angka angka itu.  Karena kenyataan tidak menunjukkan rakyat kita makin sejahtera, makin mudah hidupnya," tutur dia.