Bahas Divestasi, Komisi VII DPR Bakal Panggil Jonan dan Freeport

Adhitya Himawan, Bagus Santosa

Rabu, 30 Agustus 2017 | 18:09 WIB
Bahas Divestasi, Komisi VII DPR Bakal Panggil Jonan dan Freeport
Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait divestasi saham di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8). [Suara.com/Oke Atmaja]

Komisi VII DPR menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Ignasius Jonan, serta petinggi PT Freeport Indonesia‎ untuk membicarakan divestasi PT Freeport Indonesia untuk nasional.

"Menteri akan kita minta keterangan sekaligus dan sekaligus Freeport juga kita panggil bagaimana keseriusan mereka mensikapi terhadap hasil negosiasi ini," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha ‎di DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Politikus Partai Golkar ini memberikan apresiasi karena kebijakan ini disepakati pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Meskipun kebijakan ini sudah didorong sejak undang-undang Minerba diundangkan pada 2009.

"Salah satu item yang jadi pokok pembahasan adalah perubahan dri Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK. saya melihat ini telah melalui beberapa pemerintahan sekarang diselesaikan era Presiden Jokowi," kata dia.

Soal divestasi ini, Komisi VII meminta pemerintah betul-betul bekerja maksimal sehingga nilai divestasi tadi tidak memberatkan investor.

"Tapi kita ingin itu juga ‎jangan sampai nilai yang ditawarian ke pemerintah indonesia di divestasi itu tidak masuk akal sehingga tidak ada satu pun institusi baik BUMN mapun swasta nasional tidak mampu membeli divestasi itu," kata dia.

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia bersepakat tidak hanya masalah divestasi. Melainkan juga pembangunan pemurnian (smelter) selama lima tahun ke depan atau berakhir di tahun 2022.

Satya mengatakan, masalah pembangunan smelter ini harus ditindaklanjuti secara mendetail di tiap tahunnya. Sehingga, di tahun kelima smelter itu sudah terbangun dan bisa digunakan.

baca juga

"Jadi tahun pertama progresnya bagaimana, kedua bagaimana, tahun ketiga 3 bagaimana kita tidak ingin melihat tahun kelima tidak terbangun sedikitpun tidak ada progres secara fisik. itu merupakan pengingkaran daripada hasil negosiasi," ujarnya.

‎Seperti diketahui, ada empat poin yang menjadi hasil kesepakatan final renegosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.

Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia adalah bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus dan bukan Kontrak Karya.

Kedua,‎ divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional. Ketiga, PT Freeport Indonesia berkewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun atau maksimal pada Oktober 2022

Dan, keempat, stabilitas penerimaan negara yakni penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.

"Dengan adanya perubahan izin operasi ini kan ada prinsipnya bisa membuat penerimaan negara bisa lebih besar lagi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konfrensi persnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Freeport Tegaskan Setuju Ubah Kontrak Karya Menjadi IUPK

Freeport Tegaskan Setuju Ubah Kontrak Karya Menjadi IUPK

Bisnis | Rabu, 30 Agustus 2017 | 17:17 WIB

Komisi VII DPR: Divestasi Freeport Harus Untungkan Rakyat Papua

Komisi VII DPR: Divestasi Freeport Harus Untungkan Rakyat Papua

Bisnis | Rabu, 30 Agustus 2017 | 17:10 WIB

PUSHEP: Lebih Baik Pemerintah Ambil Alih Freeport Tahun 2021

PUSHEP: Lebih Baik Pemerintah Ambil Alih Freeport Tahun 2021

Bisnis | Rabu, 30 Agustus 2017 | 13:33 WIB

PUSHEP: Pemberian IUPK Kepada Freeport Indonesia Cuma Akal-akalan

PUSHEP: Pemberian IUPK Kepada Freeport Indonesia Cuma Akal-akalan

Bisnis | Rabu, 30 Agustus 2017 | 13:21 WIB

Soal Harga Saham, Indonesia Jangan Terkesan Dipecundangi Freeport

Soal Harga Saham, Indonesia Jangan Terkesan Dipecundangi Freeport

Bisnis | Selasa, 29 Agustus 2017 | 16:43 WIB

DPR Minta Divestasi Freeport Dilakukan Sesuai UU Berlaku

DPR Minta Divestasi Freeport Dilakukan Sesuai UU Berlaku

Bisnis | Selasa, 29 Agustus 2017 | 16:31 WIB

Freeport Ungkap Alasannya Bersedia Lepas Saham 51 Persen

Freeport Ungkap Alasannya Bersedia Lepas Saham 51 Persen

Bisnis | Selasa, 29 Agustus 2017 | 16:24 WIB

Kesepakatan Divestasi Saham Freeport

Kesepakatan Divestasi Saham Freeport

Foto | Selasa, 29 Agustus 2017 | 15:28 WIB

Wapres JK Tegaskan Divestasi Freeport Mengacu PP No 1 Tahun 2017

Wapres JK Tegaskan Divestasi Freeport Mengacu PP No 1 Tahun 2017

Bisnis | Selasa, 29 Agustus 2017 | 15:25 WIB

Terkini

Kapolda Bengkulu Diganti Usai Sujud di Depan Mahasiswa, Wakapolda dan 6 Kapolres Ikut Dimutasi

Kapolda Bengkulu Diganti Usai Sujud di Depan Mahasiswa, Wakapolda dan 6 Kapolres Ikut Dimutasi

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:40 WIB

Kesempatan Beli, Harga Emas Batangan Diramal Turun ke Rp2,4 Juta/Gram Pekan Depan

Kesempatan Beli, Harga Emas Batangan Diramal Turun ke Rp2,4 Juta/Gram Pekan Depan

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:38 WIB

Dasco Dinilai Paling Unggul di Bursa Cawapres: Lebih Ber-chemistry dengan Presiden

Dasco Dinilai Paling Unggul di Bursa Cawapres: Lebih Ber-chemistry dengan Presiden

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:36 WIB

Limbah Kelapa Sawit Bakal Disulap Jadi Gas Biometana

Limbah Kelapa Sawit Bakal Disulap Jadi Gas Biometana

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:33 WIB

Bayi Meninggal Usai Lahir di RSUD Tanjung Priok, Dinkes Akui Ambulans Rujukan Terlalu Lama

Bayi Meninggal Usai Lahir di RSUD Tanjung Priok, Dinkes Akui Ambulans Rujukan Terlalu Lama

News | Minggu, 22 November 2026 | 17:29 WIB

Tak Perlu ke Disneyland, Vietnam Punya Dunia Fantasi: Kastil Megah, Wahana Ekstrem hingga Resor

Tak Perlu ke Disneyland, Vietnam Punya Dunia Fantasi: Kastil Megah, Wahana Ekstrem hingga Resor

Lifestyle | Minggu, 22 November 2026 | 17:29 WIB

Awas Barang Impor Naik Tinggi, Rupiah Bisa Tembus Rp18.500 Pekan Depan

Awas Barang Impor Naik Tinggi, Rupiah Bisa Tembus Rp18.500 Pekan Depan

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:28 WIB

UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja

UMP Sumsel 2027 Naik Jadi Rp4,21 Juta, Pengusaha Dilarang Turunkan Gaji Pekerja

Sumsel | Minggu, 22 November 2026 | 17:22 WIB

966 Kopdes Kini Mulai Distribusi LPG 3 Kg

966 Kopdes Kini Mulai Distribusi LPG 3 Kg

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 17:22 WIB

Pemerintah Bersih Tak Menunggu Warga Sempurna, tetapi Hasil Penegakan Hukum

Pemerintah Bersih Tak Menunggu Warga Sempurna, tetapi Hasil Penegakan Hukum

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 17:20 WIB

×