Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN 2018). Adapun tema kebijakan fiskal tahun 2018 adalah "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan".
Untuk menjalankannya terdapat tiga strategi fiskal yang digunakan. Target pertama ialah optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi. Kedua ialah efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas serta ketiga ialah mendorong pembiayaan yang efisien inovatif dan berkelanjutan.
“Artinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (APBN TA 2018) diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja,” kata Ani di Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Pemeringah dan DPR telah menyepakati asumsi ekonomi makro dengan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tingkat inflasi 3,5 persen dan nilai tukar Rupiah Rp13.400 per dollar Amerika Serikat.
Sedangkan, pendapatan negara disetujui sebesar Rp1.894,7 triliun; belanja negara sebesar Rp2.220,7 triliun, dan defisit APBN 2,19 persen terhadap PDB (setara dengan Rp325,9 triliun).
"Pemerintah dapat memahami apabila ada berbagai pandangan dan kritik masukan yang membangun dari berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan ke depan dan pemerintah tidak akan pernah berhenti dan lelah untuk terus bekerja melakukan langkah langkah nyata untuk pembangunan Negara Republik Indonesia yang kita cintai demi terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan," ujarnya.
Pemerintah berharap kesetaraan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan sehingga tugas konstitusional bersama yang dipercayakan kepada dewan dan pemerintah dalam mengemban amanat rakyat dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Baca Juga: Sri Mulyani Puas RAPBN 2018 Akhirnya Disahkan DPR
