Partai Gerindra menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018. Sedianya, RAPBN ini akan dibahas di rapat paripurna, Rabu (25/10/2017).
"Gerindra menyatakan RAPBN yang diputuskan malam ini di Banggar kami tolak. Kami persilakan pemerintah jika meyakini angka-angka yang diajukan di RAPBN dijalankan, dan kami tidak akan menghambat,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani di DPR, Jakarta (24/10/2017).
Ada beberapa catatan yang membuat Gerindra menolak RAPBN ini. Di antaranya, Fraksi Gerindra melihat pemerintah akan mengalami kegagalan dalam meningkatkan tax rasio sebesar Rp1600 triliun. Sebab, penyerapan penerimaan pajak hingga September 2017 hanya sebesar Rp874,2 triliun atau 59,36 persen dari target sebesar Rp1.472,2 triliun.
"Kami merasa was-was karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara,” jelasnya.
Belum lagi soal utang pemerintah yang terus meroket. Dalam catatannya, utang pemerintah sampai akhir Agustus 2017 sebesar Rp3.825 triliun dan diperkirakan di akhir tahun 2017 menjadi Rp4.000 triliun.
"Kami menilai adalah sangat berbahaya jika APBN semakin tergantung soal utang karena pemerintah tidak mampu meningkatkan pendapatan negara," ujarnya.
Dia mengatakan, untuk mengatasi kekurangan anggaran di APBN, pemerintah akan mengurangi dana di pos yang bisa membuat kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pertanian, kesehatan dan lainnya berkurang.
"Ini pula yang mempengaruhi kualitas hidup rakyat," katanya.
Baca Juga: Baru Disahkan, Gerindra akan Gugat UU Ormas ke MK
Belum lagi soal belanja non K/L sebesar Rp629,2 triliun yang komponen terbesarnya adalah belanja infrastruktur. Menurut Muzani, hendaknya ini dialihkan untuk subsidi listrik dan menambah tunjangan untuk program keluarga harapan.
"Berdasarkan pandangan kami, maka Fraksi Gerindra menyatakan tidak setuju RAPBN 2018 karena target belanja dan pertumbuhan ekonomi terlalu rendah, namun jika itu diyakini pemerintah kami persilakan melaksanakannya," kata Muzani.
