Menkeu: Jaga Kepercayaan Rakyat dengan Laporan Keuangan Baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, pemerintah harus mempertahankan kualitas dan memanfaatkan laporan keuangan.

“Kalau neraca dan laporan keuangan baik maka rakyat percaya. Kalau laporan keuangan buruk maka masyarakat akan resah. Di sini peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sangat penting,” kata Ani (25/10/2017).

Ani mengutip pesan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa sebagai pembuat kebijakan, pemerintah tidak perlu takut diawasi oleh lembaga seperti APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan selama berjalan di koridor yang benar.

“Policy maker fokus pada tujuan dan selalu inovatif. Jangan takut selalu diawasi. Sepanjang kita tidak melakukan korupsi, maka inovasi harus jalan. Menjaga kualitas laporan keuangan dan meningkatkan peran APIP itu seperti BPK sebagai supreme audit yang diberikan mandat UUD (Undang-Undang Dasar),” ujarnya.

Ani juga mengingatkan meskipun sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun perlu diperhatikan catatan BPK mengenai penguatan aparat pengawas internal yang belum optimal.

“Menurut BPK, laporan keuangan kita sudah WTP tetapi ada catatan termasuk memperkuat aparat pengawas internal. Kemenkeu sebagai bendaharawan negara yang mengkoordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), saya ingatkan bahwa tidak hanya LKPP tidak sekedar WTP,” tuturnya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini juga meminta antara APIP dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dapat berbagi perspektif untuk menghasilkan output yang berkualitas.

“Di forum ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana perspektif auditor. Sebagai APIP dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) agar sharing mengenai proses dan kualitas output,” kata Ani.

Menkeu juga menginginkan laporan keuangan dapat menjelaskan ke media tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya sehingga tidak dipolitisasi soal utang.

“Di media yang selalu dikemukakan hanya status WTP padahal LKPP berisi informasi yang sangat kaya bagaimana kita mengelola sumber daya kita. Di LKPP juga harus ada analisis bagaimana mengelola cash flow, apakah bisa memenuhi dana operasional, bagaimana mengelola aset. Dan ini belum dimanfaatkan. Akhirnya banyak yang mempolitisasi tentang utang,” katanya.

Menkeu juga mengingatkan agar dalam mengelola Indonesia yang besar, ada kemungkinan untuk keluar dari rel yang benar. Oleh karena itu, dibutuhkan fungsi pengawasan.