Suara.com - Pemerintah tidak menjual Bandara Soekarno-Hatta seperti yang belakangan ramai diviralkan di sejumlah media sosial. Namun yang dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan lokasi itu.
"Jelas kita tidak ada niat menjual Bandara Soetta. Sebenarnya, apa yang kita lakukan malah lebih banyak melakukan kerja sama dengan pihak swasta," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (Dismed FMB) 9 bertajuk "Amankah Pembiayaan Infrastruktur Negara?" di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jakarta, Jumat (17/11/2017).
Menurutnya, pemerintah saat ini memang sedang gencar-gencarnya mengembangkan infrastruktur transportasi seperti badar udara dan pelabuhan laut dengan cara mengajak pihak swasta untuk membangun dan mengelola.
Mengingat keuangan negara yang terbatas, katanya, maka pemerintah mengajak swasta untuk membangun dan mengelola bandar udara dan pelabuhan laut yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.
Menhub mengatakan, pola kemitraan pengelolaan infrastruktur transportasi dan pemanfaatan aset negara dengan BUMN/swasta melalui skema kerja sama pengelolaan atau konsesi merupakan kebijakan dalam upaya menciptakan daya saing layanan publik dan solutif dalam menyikapi keterbatasan dana APBN, serta efisiensi dan efektivitas pemerintahan untuk mendorong pelayanan publik yang optimal.
Dikatakan, tersedianya alternatif solusi pengelolaan infrastruktur transportasi tersebut diharapkan dapat diperoleh berbagai sumber pembiayaan pelaksanaan penyediaan infrastruktur lebih cepat, berkurangnya beban APBN dan risiko pemerintah.
"Selain itu infrastruktur yang dapat disediakan semakin banyak, kinerja layanan masyarakat semakin baik, akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan dan pihak swasta menyumbangkan modal, teknologi, dan kemampuan manajerial," paparnya.
Setidaknya ada 30 infrastruktur pelabuhan dan bandara yang akan dikerjasamakan seperti Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Sentani Jayapura, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Probolinggo, dan sejumlah infrastruktur lainnya di sejumlah daerah.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, mengatakan sumber pembiayaan infrastruktur nasional tidak melulu bertumpu pada APBN, namun juga dari BUMN dan swasta.
"Untuk itu diperlukan inovasi pembiayaan agar publik bisa menikmati hasil pembangunan infrastruktur secara lebih luas," ujarnya.
Terkait infrastruktur ada sumber yang diupayakan dan dikerjakan oleh pemerintah saat ini, seperti dari APBN yang dialokasikan pada belanja kementerian dan lembaga yang menggarap proyek infrastruktur.
Dikatakan, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memang memberikan porsi cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Jumlahnya terus meningkat tajam sejak tahun 2015, rata-rata setiap tahun mencapai 18,5 persen-19 persen dari APBN didedikasikan untuk belanja infrastruktur nasional.
Prioritas pemerintahan saat amat terlihat di infrastruktur karena sebanyak lebih dari Rp700 triliun APBN dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Tanah Air. (Antara)
TERPOPULER
