Suara.com - Sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jabodetabek dari bencana banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, saat ini tengah membangun dua bendungan kering (dry dam), yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor. Pembangunan kedua bendungan tersebut merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta.
Fungsi kedua bendungan ini adalah menahan aliran permukaan yang berasal dari daerah hulu Gunung Gede dan Gunung Pangrango, yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung melalui terowongan secara konstan, dengan debit rencana Q50. Dengan demikian, meskipun terjadi hujan lebat di daerah hulu, debit Sungai Ciliwung yang masuk ke Jakarta dapat ditahan dan dikendalikan.
Pembangunan Bendungan Sukamahi sejatinya sudah direncanakan sejak 1990-an, namun rencana terkendala dengan pembebasan lahan. Warga yang rumahnya direncanakan terkena proyek tersebut menolak ganti rugi yang ditawarkan pemerintah.
Rencana tersebut kembali bergulir saat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, dan kini mulai dikerjakan sebagai bagian dari pembangunan 65 bendungan prioritas pada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pembangunan keduanya merupakan pbagian dari erhatian dan komitmen pemerintah untuk mengendalikan banjir, tidak hanya di hilir, melainkan sejak dari hulu.
Sebagai bendungan kering, maka baru akan digenangi air jika intensitas hujan tinggi. Sementara saat musim kemarau, kedua bendungan ini kering.
"Saya datang ke Bendungan Sukamahi, karena Pak Presiden akan meninjau dalam waktu dekat. Saya minta pekerjaan dipercepat dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena kontur tanah yang terjal. Pohon-pohon yang ada seperlunya saja ditebang, karena bisa menjadi bagian dari lansekap area bendungan" kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, usai meninjau pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi, Bogor, Selasa (12/12/2017).
Menurut Basuki, pengendalian banjir di Jakarta tidak bisa dilakukan melalui upaya struktural atau pembangunan fisik saja, seperti kegiatan normalisasi sungai dan membangun bendungan, melainkan juga dengan kegiatan non struktural seperti kampanye penyadaran masyarakat, tata ruang, dan pembuatan berbagai sumur resapan di lingkungan rumah masing-masing.
Kontrak pembangunan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 antara SNVT PJSA Ciliwung Cisadane dan PT Brantas Abipraya-Sacna KSO sebagai pihak kontraktor, dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp757,8 miliar melalui kontrak tahun jamak (multi years). Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6,45 juta m3, dan luas area genangan 29,22 hektare.
Sementara penandatanganan kontrak pembangunan Bendungan Sukamahi senilai Rp436,97 miliar, dilakukan pada 20 Desember 2016, dengan kotraktor PTWijaya Karya-Basuki KSO. Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung 1,68 juta m3, dan luas area genangan 5,23 ha.
Kedua bendungan tersebut ditargetkan selesai konstruksinya pada pertengahan 2019.
Hingga 6 November 2017, lahan Bendungan Sukamahi yang sudah bebas, yaitu seluas 10,26 ha dari kebutuhan 46,56 ha. Sementara lahan Bendungan Ciawi yang dibutuhkan seluas 78,79 ha, dan sudah dilakukan pembayaran 10,97 ha.
Pembebasan lahan kedua bendungan dilakukan dengan skema dana talangan oleh kontraktor, yang nantinya akan dibayarkan melalui anggaran Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
