Suara.com - Menjelang tahun politik dan pemilu 2019, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mensinyalir adanya keanehan dalam masalah impor beras. Menurutnya, kebijakan ini terkesan dipaksakan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Hal yang mencurigakan tentang tujuan impor beras yang bertujuan mengumpulkan pundi pundi persiapan Pemilu 2019 sangat gampang ditarik benang merahnya," kata Arief kepada Suara.com, melalui pesan whatsapp, Kamis (18/1/2018).
Pertama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita adalah kader partai politik Nasional Demokrat. Partai Nasdem merupakan parpol yang sejak dini sudah menyatakan mengusung Joko Widodo sebagai Calon Presiden 2019.
Kedua Joko Widodo bersikap acuh tak acuh dan tidak ada sedikitpun untuk merespon terkait impor beras 500 ribu ton.
"Memang yang mendapatkan kuota izin impor beras adalah perum Bulog tapi Saya rasa Bulog hanya jadi cover saja dalam impor beras tersebut.
Sebab seperinya semua beras yang akan diimpor dari Vietnam itu Bulog hari ini bisa langsung mengunakan sistim G to G. Tetapi BULOG mendapatkannya dari para trader. Sudah pasti para tradernya punya benang merahnya dengan para mafia mafia kuota impor beras yang ada di kementerian Perdagangan," jelasnya.
Oleh karena itu, Arief menegaskan sebaiknya KPK mengambil langkah yang cepat dan tegas untuk melakukan pemantauan,penyelidikan, proses pemberian izin impor beeras sebesar 500 ribu ton. Menurutnya, ada yang tidak beres dan rawan suap serta katabelece dengan impor beras 500 ribu ton.
Selain itu, jika DPR memang berpihak kepada para Petani yang akan panen raya dalam bulan, sebaiknya segera memanggil Presiden Joko Widodo dan Mendag. Tujuannya untuk menjelaskan alasan impor beras itu harus dilakukan.
"Dan masyarakat harus tahu bahwa janji Joko Widodo untuk tidak impor beras setelah tiga tahun tepat tahun 2017 katanya akan Swasembada cuma omong omong kosong saja," tutupnya.
Baca Juga: Para Bupati Se-Indonesia Minta Pemerintah Kaji Ulang Impor Beras
