Suara.com - Koalisi Break Free From Coal Indonesia meluncurkan analisis singkat potensi kerugian ekonomi negara yang akan sangat besar apabila proyek-proyek raksasa PLTU batubara di pulau Jawa dan Bali tetap dilanjutkan dan mulai beroperasi.
Menilik kembali RUPTL 2017- 2026, total kapasitas PLTU batubara yang tercatat dalam dokumen tersebut mencapai sekitar 17 ribu MW. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak sesuai dengan asumsi awal yaitu sebesar 7,2 persen maka diperkirakan akan terjadi kerugian ekonomi yang sangat besar dari banyaknya listrik yang tidak terserap oleh para konsumen.
Secara aktual, realisasi pertumbuhan penjualan listrik PLN selama 5 tahun terakhir apabila dirata-rata hanya mencapai 4,4 persen.
Apabila dianalisa lebih lanjut, jika RUPTL 2018-2027 tidak ada perubahan sama seperti RUPTL 2017-2026, maka pada tahun 2026 akan mengalami surplus listrik sebesar 71 persen.
“Pemerintah tentu tidak akan membiarkan PLN rugi dan bangkrut. Kebangkrutan PLN hanya akan menambah masalah, dimana credit rating negara bisa menurun dan membuat Indonesia kesulitan untuk melakukan pinjaman-pinjaman lainnya,” kata Hindun Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia di Jakarta, Jumat (19/1/2018).
Hindun mengatakan, pihaknya telah melakukan kalkulasi, dan melihat satu per satu proyek PLTU Batubara yang direncanakan di pulau Jawa dan Bali saat ini.
Berdasarkan perhitungan Hindun, ada sembilan proyek PLTU batubara yang seharusnya dibatalkan untuk menjaga kestabilan keuangan negara dan menghindari kerugian rakyat yang lebih besar lagi.
Proyek-proyek tersebut mencakup Jawa 9 dan 10, Jawa 6, Cirebon 2, Tanjung Jati B, Celukan Bawang 2, Jawa 5, Indramayu, Jawa 8, Tanjung Jati A. Kesembilan PLTU Batubara tersebut memiliki status yang berbeda-beda, mulai dari tahap perencanaan, tahap pengajuan ijin dan tahap Purchased Power Agreement.
Nilai total dari pembangunan kesembilan PLTU Batubara tersebut bisa mencapai 350 triliun rupiah atau setara dengan 26 miliar dollar Amerika Serikat.
“Ini bukan jumlah yang sedikit, kerugian ini bisa dihindari dan tentunya banyak sektor lain yang lebih membutuhkan dana tersebut, seperti sektor pendidikan dan kesehatan yang masih jauh tertinggal,” katanya.
TERPOPULER
