Suara.com - Pemerintah akan membentuk otoritas khusus untuk menerima dan mengelola dana pinjaman pembangunan proyek kereta api semicepat Jakarta-Surabaya lantaran adanya potensi dana swasta dari Jepang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (29/1/2018) mengatakan berdasarkan arahan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, ada potensi dana swasta dari beberapa negara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut.
"Pak Luhut mengarahkan ada potensi dana swasta dari beberapa negara di antaranya Jepang yang bisa digunakan tanpa melibatkan pinjaman APBN," katanya.
Budi menjelaskan yang menawarkan dana tersebut adalah Jepang, tetapi diberikan kepada badan swasta mereka.
Nantinya, pemerintah Indonesia akan membentuk otoritas khusus yang akan menerima dan mengelola pinjaman tersebut untuk direalisasikan dalam proyek.
"Itu nanti akan dibangun semacam otoritas, otoritas itulah yang akan menerima pinjaman dan berperan dalam pekerjaan-pekerjaan itu," katanya.
Menurut Budi, konsep mengenai badan otoritas tersebut masih sangat awal. Meski ia belum yakin otoritas tersebut berada di bawah Kementerian Perhubungan, namun bentuknya nanti dipastikannya bukan berbentuk badan usaha.
"Ini bukan badan usaha, ini otoritas, semacam korporasi, tapi saya belum riset," katanya.
Baca Juga: Setelah Demo Menhub, Taksi Online akan Protes Perusahaan Aplikasi
Budi mengaku konsep dibentuknya otoritas khusus merupakan ide Menko Luhut yang mengatakan bahwa konsep pinjaman swasta dari luar negeri bisa digunakan sehingga tidak membebani anggaran negara. Dengan demikian pengerjaan proyek infrastruktur juga tetap bisa berjalan dengan baik.
Konsep tersebut telah digunakan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat untuk pembangunan World Trade Center (WTC).
"WTC itu pakai otoritas juga, bukan pemerintah maupun swasta," pungkasnya. (Antara)
